Antrean BBM Bersubsidi Diduga Jadi Ladang Jual Beli, Lima SPBU Samarinda Dibidik

SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda tak lagi sekadar soal pasokan BBM bersubsidi. Pemerintah Kota Samarinda menemukan indikasi adanya praktik jual beli antrean yang membuat sopir harus merogoh kocek tambahan agar bisa mendapatkan kuota.Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan pihaknya telah mengantongi informasi dan rekaman terkait dugaan praktik tersebut. Dari penelusuran awal, sedikitnya lima SPBU masuk dalam radar pemeriksaan Pemkot Samarinda.“Antrean itu diperjualbelikan. Ada dugaan praktik-praktik jual beli,” kata Andi Harun setelah menemui para sopir truk di Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026).Menurut Andi Harun, sopir disebut harus membayar sekitar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu untuk memperoleh kupon atau posisi antrean. Praktik ini dinilai semakin memberatkan sopir yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk mencari nafkah.Ironisnya, tidak semua sopir bersedia mengikuti pola tersebut. Sebagian disebut terpaksa membayar karena khawatir tidak memperoleh BBM.“Kami memiliki rekaman, ada sopir yang sebenarnya tidak menginginkan yang begini. Mereka betul-betul hanya murni menggunakan bensin itu untuk mencari kehidupan apa adanya,” ungkapnya.Andi Harun menilai antrean yang berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu tidak bisa terus-menerus dijelaskan hanya dengan alasan kelangkaan BBM.Menurutnya, jika gangguan pasokan hanya terjadi satu atau dua hari, kondisi tersebut masih bisa dimaklumi. Namun, ketika kendaraan sampai mengantre sejak malam hingga pagi dan situasi berlangsung lama, pemerintah harus mencari persoalan di baliknya.“Kalau terjadi kelangkaan sehari dua hari mungkin kita bisa pahami. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai parkir malam sampai pagi, itu patut dipertanyakan,” tegasnya.Lima SPBU yang teridentifikasi akan ditelusuri lebih jauh. Pemkot Samarinda akan menggandeng Pertamina Patra Niaga, Dinas Perhubungan, dan kepolisian untuk membongkar pola distribusi serta pihak yang diduga bermain dalam antrean.Pemkot juga belum memastikan apakah praktik tersebut melibatkan pengelola SPBU atau justru oknum di luar SPBU yang memanfaatkan panjangnya antrean.“Bisa jadi, ini belum tentu SPBU-nya, tapi ada orang-orang tertentu, baik atas nama personal atau mungkin asosiasi, yang mengurung SPBU ini agar tidak langsung dikasih, kecuali mereka membayar lagi uang tambahan,” jelas Andi Harun.Pemkot, kata dia, tidak akan menjatuhkan sanksi sebelum bukti dan keterlibatan masing-masing pihak terang. Namun, jika terbukti pengelola SPBU ikut bermain, sanksi tegas terbuka lebar, termasuk rekomendasi penutupan.“Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan rekomendasikan penutupan SPBU yang seperti itu,” tegasnya.Di saat yang sama, Pemkot Samarinda menyiapkan langkah untuk memutus mata rantai antrean dan pungutan liar melalui sistem distribusi BBM berbasis digital.Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda tengah mengembangkan aplikasi yang ditargetkan mulai diuji coba pada pekan pertama atau kedua September 2026.Menurut Andi Harun, persoalan utama bukan sekadar panjangnya antrean, melainkan tata kelola distribusi subsidi. Sistem baru diharapkan membuat BBM bersubsidi lebih mudah diawasi dan memastikan jatahnya sampai kepada warga yang memang berhak.“Yang kita mau perbaiki ini adalah tata kelola. Governance-nya,” pungkasnya.