Gubernur Kaltim Tancap Gas 2026, OPD Diminta Dahulukan Program yang Dibutuhkan Rakyat
SAMARINDA – Awal 2026 dimulai dengan pesan tegas dari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Di hadapan para kepala perangkat daerah, ia tak ingin penandatanganan perjanjian kinerja hanya menjadi seremoni tahunan. Targetnya jelas, kerja lebih cepat, lebih tepat dan benar-benar terasa bagi masyarakat.
Penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2026 digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/2/2026). Momen ini menjadi komitmen resmi seluruh pimpinan OPD untuk memperbaiki capaian yang belum maksimal pada 2025.
“Saya harap ini bukan sekadar penandatanganan pakta integritas, tapi acuan dan komitmen untuk mencapai bahkan melampaui target kinerja,” tegas Gubernur yang akrab disapa Harum.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah dari tahun sebelumnya. Karena itu, 2026 harus menjadi titik balik. Perencanaan diminta lebih matang, eksekusi lebih cepat, dan tidak ada lagi kebiasaan menunggu.
“Jangan menunggu apa yang bisa dikerjakan, tapi kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jemput bola,” pesannya lugas.
Gubernur juga mengingatkan, program yang anggarannya sudah tersedia harus segera dijalankan sejak awal tahun. Terlebih di tengah kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), setiap OPD diminta benar-benar selektif menentukan prioritas.
“Program yang dibutuhkan masyarakat, saya minta segera didahulukan. Jangan ditunda-tunda lagi,” tekannya.
Bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan disebut sebagai sektor yang tidak boleh tersendat. Tiga sektor ini dinilai langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar warga dan menjadi indikator nyata keberhasilan pemerintah daerah.
Selain penandatanganan kinerja, Gubernur Harum juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah dengan capaian terbaik. Penilaian dilakukan berdasarkan akuntabilitas kinerja, evaluasi budaya kerja, indeks kematangan organisasi, hingga pemantauan pelayanan publik.
Untuk kategori Akuntabilitas Kinerja, penghargaan diraih Sekretariat Daerah Provinsi, Bappeda, dan Inspektorat Kaltim.
Pada Evaluasi Budaya Kerja, penghargaan diberikan kepada RSJD Atma Husada Mahakam, Dinas Perhubungan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Nilai Indeks Kematangan Organisasi diraih Dinas Perhubungan dan RSJD Atma Husada Mahakam.
Sementara dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri, penghargaan diberikan kepada RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD AW Syahranie Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Bapenda UPTD PPRD Wilayah Kota Samarinda.
Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan penanda bahwa standar pelayanan publik harus terus naik. Gubernur menegaskan, orientasi birokrasi adalah pelayanan.
“Saya ingin tugas kita sebagai pelayan publik berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Penandatanganan perjanjian kinerja dan penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Dengan komitmen baru di awal tahun, 2026 menjadi ujian sekaligus peluang bagi OPD Kaltim untuk membuktikan kinerja yang benar-benar berpihak pada rakyat.