Kaltim Jadi Pilot Project Nasional Sejuta Vaksin KORPRI
ASN Kaltim Kebagian Vaksin HPV Gratis!
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menorehkan prestasi sebagai role model nasional. Kaltim terpilih sebagai satu dari lima provinsi percontohan nasional untuk program sejuta vaksin Human Papillomavirus (HPV) yang digelar oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim, Yuli Fitriyanti, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-54 Korpri yang fokus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan ASN. Program ini berkolaborasi dengan pihak farmasi seperti PT Bio Farma (Persero).
“Program nasional itu merupakan bagian dari peringatan HUT ke-54 Korpri yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan ASN,” kata Yuli di Samarinda, Jumat.
Selain Kaltim, empat provinsi lain yang juga menjadi percontohan adalah DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.
Lawan Kanker Serviks: Pencegahan Lebih Baik
Vaksin HPV merupakan langkah strategis untuk memperluas perlindungan terhadap virus yang menjadi penyebab utama kanker serviks—penyebab kematian kedua tertinggi akibat kanker pada wanita di Indonesia.
Yuli menekankan pentingnya pencegahan dini.
“Pencegahan melalui vaksinasi jauh lebih efektif dan mengurangi risiko penyakit jangka panjang. Itu adalah bentuk kepedulian kami terhadap kualitas hidup para ASN,” katanya.
Selain penyediaan vaksinasi, program ini juga mencakup edukasi untuk meningkatkan kesadaran ASN tentang bahaya kanker serviks.
Kaltim Buktikan Prioritas SDM
Pada peluncuran di Samarinda, sebanyak 250 ASN Pemprov Kaltim telah menerima vaksinasi HPV secara langsung.
Yuli berharap partisipasi ASN ini dapat memicu semangat bagi ASN lain untuk ikut serta. Inisiatif ini membuktikan bahwa fokus Kaltim bukan hanya pada pembangunan fisik seperti IKN dan infrastruktur, melainkan juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kami harapkan program vaksinasi dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang inovatif dan berdampak luas,” tutup Yuli. (ant/one)