Waspada Iming-iming Kerja Gaji Tinggi di TikTok, DP3A Kaltim Perkuat Sinergi Cegah Perdagangan Orang
Samarinda, nusaetamnews.com : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sinergi lintas sektor guna membentengi masyarakat dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi bertempat di Ruang Kartini, Kantor DP3A Kaltim, Samarinda, yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, hingga jajaran penegak hukum.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kaltim Junainah di Samarinda, Kamis, menegaskan bahwa deteksi dini serta pemahaman masyarakat mengenai jalur pengaduan merupakan kunci utama pencegahan. Menurutnya, publik harus jeli mengenali karakteristik kejahatan perdagangan orang di lingkungan sekitar agar dapat segera melapor apabila menemukan kejanggalan atau menjadi korban.
Junainah secara khusus menyoroti pergeseran pola kejahatan para pelaku TPPO yang kini masif memanfaatkan ruang digital. Alih-alih bergerak secara konvensional di tempat sepi, sindikat perdagangan orang sekarang menyasar korban melalui pesan singkat hingga teks berjalan atau running text di platform media sosial seperti TikTok. Iming-iming lowongan kerja bergaji tinggi dengan fasilitas pemberangkatan gratis kerap membuat kalangan pemuda dan remaja pencari kerja langsung tergiur tanpa memverifikasi kebenarannya.
Kekhawatiran ini sejalan dengan catatan penegakan hukum dari Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim. Dalam forum yang menghadirkan Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim AKBP Rizeth Aribowo Sangalang serta Panit II Subdit Renakta Iptu Renny Witasari sebagai narasumber tersebut, terungkap bahwa pola perekrutan berbasis digital memang mendominasi kasus TPPO di Benua Etam, dengan eksploitasi seksual sebagai bentuk kejahatan yang paling banyak ditemukan.
Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kaltim mencatat tren kasus kekerasan di wilayah ini masih memerlukan perhatian serius. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 1.290 kasus kekerasan dengan total 1.382 korban, atau meningkat 288 kasus dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.002 kasus. Dari jumlah tersebut, terdapat 16 kasus perdagangan orang serta 36 kasus eksploitasi.
Sebagai upaya penanganan cepat di lapangan, DP3A Kaltim mengimbau masyarakat yang mengetahui indikasi TPPO maupun tindak kekerasan untuk tidak ragu melapor. Warga dapat langsung menghubungi layanan pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim melalui nomor 0811-5833-121, atau mengakses layanan nasional Sahabat Perempuan dan Anak Kementerian PPPA di nomor telepon 129 serta pesan WhatsApp 08111-129-129.(ant/one)