Obligasi Potensial Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
Jakarta, nusaetamnews.com : Obligasi daerah bisa menjadi jalan keluar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Namun, instrumen pembiayaan ini tidak boleh sekadar menjadi cara baru menambah utang. Pengelolaannya harus dibangun di atas prinsip kehati-hatian, disiplin fiskal dan akuntabilitas.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Rudy, obligasi daerah merupakan terobosan pembiayaan yang potensial untuk mempercepat pembangunan, terutama ketika kemampuan APBN membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di berbagai daerah semakin terbatas.
Namun, penerbitannya harus melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan catatan, sepanjang dipersiapkan secara matang dan dikelola benar-benar dengan prinsip kehati-hatian, disiplin, dan akuntabilitas,” tegas Rudy.
Ia juga mengingatkan, penerbitan obligasi daerah tidak bisa berjalan tanpa dukungan regulasi dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun legislatif.
Persetujuan Menteri Keuangan, lembaga legislatif di masing-masing daerah, serta pertimbangan Kementerian Dalam Negeri menjadi pintu penting yang harus dibuka agar instrumen pembiayaan tersebut benar-benar bisa diterapkan.
“Sebab kalau semua pintunya tidak dibuka, ya enggak ada gunanya semua ini,” ujarnya.
Rudy menilai, Kalimantan Timur memiliki modal ekonomi yang besar untuk mengembangkan skema pembiayaan alternatif tersebut. Kekayaan sumber daya alam yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi daerah perlu ditransformasikan menjadi kekuatan fiskal yang mampu menopang pembangunan jangka panjang.
Potensi tersebut, menurutnya, harus dioptimalkan untuk mendorong investasi, memperkuat kapasitas keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan kita mendorong potensi ekonomi besar ini guna menjadi kekuatan fiskal daerah dan mendorong peningkatan investasi untuk kesejahteraan masyarakat Benua Etam, bahkan Indonesia,” bebernya.
Ia kembali menegaskan, obligasi daerah bukan sekadar instrumen pemerintah untuk memperoleh dana, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui investasi pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah daerah.
“Obligasi daerah ini menjadi terobosan, inovasi yang luar biasa. APBN kita untuk membangun seluruh daerah tidak memungkinkan, sehingga obligasi daerah atau surat berharga ini sebagai pengakuan utang yang diterbitkan pemerintah daerah dan dijual kepada masyarakat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang positif,” jelasnya.
Pandangan Rudy menempatkan obligasi daerah sebagai salah satu opsi untuk memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan di luar ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Meski demikian, kepercayaan publik menjadi taruhan.
Transparansi penggunaan dana, kemampuan membayar kewajiban, dan manfaat nyata proyek yang dibiayai harus menjadi perhatian utama.
Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut digelar Fraksi Partai Golkar DPR RI. Pada hari kedua, sesi ketiga diskusi menghadirkan Rudy Mas’ud bersama narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah pejabat instansi vertikal dan kementerian/lembaga.
Forum ini menjadi ruang pembahasan untuk mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang terukur, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.(lee)