Subscribe

Perkuat Penerimaan Daerah, Bapenda Kaltim Sisir Kepatuhan Pajak 207 Badan Usaha di Kukar

2 minutes read

Samarinda, nusaetamnews.com : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyasar sebanyak 207 perusahaan dan badan usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam agenda pemeriksaan terpadu kepatuhan pendapatan asli daerah. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran akurat mengenai aktivitas operasional usaha sekaligus memastikan seluruh potensi kewajiban pajak daerah terdata secara maksimal.

Kepala Bapenda Kaltim Dasmiah menjelaskan bahwa rangkaian agenda pemeriksaan berkas administrasi hingga peninjauan lapangan dijadwalkan berlangsung selama enam hari, terhitung mulai 16 hingga 21 November 2026. Tahapan awal kegiatan ini dibuka melalui pertemuan pendahuluan tim terpadu di Gedung Putri Karang Melenu, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, yang turut dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basir.

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan yang juga dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lora Sari fokus meneliti kelengkapan dokumen perpajakan sekaligus mencocokkan laporan pembukuan resmi perusahaan dengan kondisi riil di lapangan. Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sangat krusial guna memperlancar penelusuran lokasi operasional perusahaan yang tersebar luas di berbagai kecamatan.

Hasil pendataan faktual dari lapangan nantinya akan menjadi pijakan utama untuk memperkuat basis data dalam memetakan potensi penerimaan asli daerah secara lebih presisi. Menurut Dasmiah, optimalisasi PAD menjadi instrumen vital untuk menopang pembiayaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penguatan kemandirian fiskal ini kian terasa mengingat pada tahun anggaran 2027 mendatang, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8,2 triliun. Angka tersebut menjadi tumpuan utama di tengah turunnya proyeksi total APBD Kaltim menjadi sekitar Rp12,1 triliun akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah provinsi terus menggencarkan optimalisasi aset, kemandirian Badan Layanan Umum Daerah, serta intensifikasi pajak alat berat.(ant/one)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *