Pajak Penerangan Tembus Rp121 Miliar, DPRD Samarinda Desak Pemkot Prioritaskan Anggaran Lampu Jalan di 2027
Samarinda, nusaetamnews.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda mendesak pemerintah kota setempat untuk memprioritaskan alokasi anggaran penyediaan Penerangan Jalan Umum pada tahun 2027. Langkah ini dinilai krusial bukan sekadar demi mempercantik wajah ibu kota provinsi, melainkan sebagai jaminan keselamatan bagi warga yang melintas pada malam hari.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Arif Kurniawan menegaskan bahwa penyediaan fasilitas lampu jalan yang memadai merupakan hak masyarakat. Pasalnya, warga secara rutin telah menunaikan kewajiban membayar pajak penerangan jalan setiap bulan, sehingga anggaran tersebut sudah semestinya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang nyata melalui program Samarinda Terang.
Berdasarkan data legislatif bersama Badan Pendapatan Daerah setempat, potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan di Samarinda mencapai hampir Rp132 miliar per tahun. Bahkan, realisasi pajak tenaga listrik hingga September 2026 tercatat sudah menyentuh angka Rp121,09 miliar atau tumbuh 15,81 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sayangnya, tingginya capaian setoran pajak tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi penerangan di lapangan. Komisi III mencatat setidaknya ada sekitar 800 hingga 1.000 titik lampu jalan yang mengalami kerusakan maupun padam total akibat usia perangkat yang menua hingga maraknya aksi pencurian kabel.
Guna merevitalisasi ratusan titik penerangan yang bermasalah tersebut, kalangan dewan memperkirakan perlunya suntikan anggaran sekitar Rp10 miliar pada tahun anggaran 2027 mendatang. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyebutkan bahwa kebutuhan penerangan di ruas-ruas jalan protokol saja mencapai sekitar 8.000 titik, sementara anggaran penataan dan pemeliharaan yang tersedia pada 2026 baru berkisar Rp14 miliar sehingga pengerjaannya harus dilakukan secara bertahap di sejumlah ruas jalan utama kota.
Selain persoalan lampu jalan, Arif menambahkan bahwa masyarakat juga menitipkan beragam aspirasi infrastruktur dasar lainnya saat pelaksanaan reses anggota dewan. Usulan warga mencakup perbaikan saluran drainase, pengaspalan jalan lingkungan, hingga pembangunan turap di titik-titik rawan longsor termasuk kawasan permakaman umum, yang seluruhnya diharapkan dapat terakomodasi dalam perencanaan anggaran tahun depan.(ant/one)