Perlindungan Anak Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Samarinda, nusaetamnews.com : Perlindungan anak di Kalimantan Timur tak boleh sekadar menjadi slogan atau berhenti di atas dokumen kesepakatan. Pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat harus turun tangan memastikan setiap anak mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja nyata seluruh elemen, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kejaksaan, lembaga sosial, dunia pendidikan hingga masyarakat.
“Pemerintah harus hadir, masyarakat harus peduli, dan seluruh pihak harus bergerak bersama melindungi anak-anak kita,” tegas Rudy dalam kegiatan Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemprov Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Menurut Rudy, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, layanan kesehatan, identitas, serta lingkungan yang aman. Hak tersebut tidak boleh hilang hanya karena persoalan ekonomi maupun kondisi keluarga.
Anak-anak yang kehilangan orang tua, terlantar, atau tidak memperoleh pengasuhan memadai harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai mereka menjadi korban keadaan dan kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan.
Persoalan ini bukan tanpa alasan. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kaltim mencatat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 42 kasus melibatkan anak.
Angka tersebut menjadi alarm bahwa perlindungan anak membutuhkan perhatian lebih serius, bukan sekadar respons ketika kasus sudah terjadi.
“Kita perlu memastikan setiap anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang layak,” ujarnya.
Rudy juga mengingatkan agar kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan jajaran kejaksaan tidak berakhir sebagai formalitas administratif. Penandatanganan harus diikuti langkah konkret dan pelaksanaan yang terukur.
“Kesepakatan kita hari ini jangan hanya di dalam dokumen untuk memenuhi administrasi, tetapi harus benar-benar dilaksanakan demi generasi masa depan Kaltim,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana menegaskan, kualitas sebuah daerah tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Ukuran kemajuan juga terlihat dari kemampuan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak yang terlantar dan tidak mendapatkan pengasuhan memadai.
“Kualitas daerah juga tercermin dari sejauh mana pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling membutuhkan perhatian, khususnya anak-anak kita yang berada dalam kondisi terlantar dan tidak memperoleh pengasuhan yang memadai,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemenuhan hak-hak anak terlantar secara serentak antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim serta para bupati dan wali kota dengan kepala kejaksaan negeri se-Kaltim.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, perwakilan Forkopimda, Asisten Pangkogabwilhan II Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu, serta bupati dan wali kota se-Kaltim. (lee)