Runtuhkan Lahan Transmigrasi dan Rugikan Negara Rp6,85 Triliun, Tujuh Terdakwa Korupsi Tambang Kukar Dituntut 5–13 Tahun Penjara
Samarinda, nusaetamnews.com : Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi membacakan surat tuntutan terhadap tujuh terdakwa dalam kasus mega-korupsi pertambangan batu bara di atas lahan transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Perkara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp6,85 triliun tersebut berujung pada tuntutan pidana penjara bervariasi antara 5 hingga 13 tahun.
“Para terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider,” tegas JPU Juli Hartono dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama didampingi hakim anggota Nur Salamah dan Risa Sylvya Noerteta. Sementara tim JPU yang mengawal perkara ini terdiri atas Juli Hartono, Diana Marini Riyanto, Melva Nurelly, Riko Kriswantoro, dan Sudarto.
Rincian Tuntutan: Petinggi Swasta Paling Berat, Birokrat Lima Tahun
Dalam surat tuntutannya, JPU membagi porsi hukuman berdasarkan peran masing-masing terdakwa, baik dari unsur pimpinan perusahaan swasta maupun mantan pejabat birokrasi di lingkungan Pemkab Kukar:
| Nama Terdakwa | Jabatan / Unsur | Tuntutan Penjara | Denda & Pidana Tambahan |
| Ginarsa Tandinegara | Mantan Direktur PT Jembayan Muarabara Group | 13 tahun | Denda Rp1 miliar (subsider 190 hari kurungan) |
| Dany Aswin | Petinggi perusahaan swasta | 11 tahun | Denda Rp1 miliar |
| Budiono Tanbun | Unsur swasta | 7 tahun | Denda Rp1 miliar (subsider kurungan) + Uang pengganti Rp696,9 miliar (telah disita) |
| Herry Maryadi, Basri Hasan, Assobirin, Adinur | Empat mantan pejabat daerah (termasuk eks Kadistamben Kukar) | Masing-masing 5 tahun | Denda masing-masing Rp500 juta |
Untuk terdakwa Budiono Tanbun, jaksa memberikan pertimbangan khusus terkait sikap kooperatifnya yang telah mengembalikan seluruh nilai kerugian negara yang dibebankan kepadanya melalui penyitaan barang bukti sebesar Rp696,9 miliar selama proses persidangan.
Sementara itu, empat mantan pejabat daerah dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam menerbitkan persetujuan perizinan tambang. Meski demikian, jaksa mencatat satu hal yang meringankan hukuman mereka.
“Faktor yang meringankan para mantan pejabat daerah tersebut adalah belum sempat menikmati keuntungan finansial dari kerugian negara,” ungkap Penuntut Umum Melva Nurelly.
Merusak Lingkungan dan Menghambat Program Transmigrasi
Dalam pertimbangannya, tim JPU menyoroti dampak luas dari praktik penambangan batu bara tanpa izin di atas lahan transmigrasi tersebut. Selain menggerogoti keuangan negara dalam jumlah fantastis, aktivitas ilegal itu dinilai secara nyata telah menghambat program transmigrasi pemerintah serta meninggalkan kerusakan lingkungan yang parah.
Usai pembacaan tuntutan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis (19/11/2026) dengan agenda mendengarkan nota pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa Ginarsa Tandinegara dan Budiono Tanbun. (ant/one)