DPR Jelaskan Nasib Hak Menyatakan Pendapat dan Mekanisme Konstitusional Jika Wapres Gibran Mundur

Jakarta, nusaetamnews.com : Dinamika politik nasional terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak krusial. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang telah diajukan oleh 120 legislator akan otomatis gugur apabila Gibran benar-benar telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Khozin dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), jika pengunduran diri tersebut terkonfirmasi secara resmi, maka proses HMP menjadi tidak lagi relevan dan terhenti dengan sendirinya karena kehilangan objek.

Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa sebelum adanya kepastian administrasi kenegaraan yang sah, proses HMP di parlemen tetap berjalan sesuai jadwal. Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis siang tetap mengagendakan pengumuman resmi terkait usulan HMP tersebut.

Apabila kursi Wakil Presiden benar-benar kosong, Khozin memaparkan bahwa mekanisme pengisian jabatan selanjutnya akan mengacu sepenuhnya pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku:

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.

Lebih rinci, merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, Presiden dapat mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.

Khozin juga menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pilihan politik Gibran jika kabar pengunduran diri tersebut benar adanya, sembari mengajak semua pihak untuk menyudahi polemik ijazah yang selama ini bergulir. Di sisi lain, Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI akan menjadikan dinamika politik ini sebagai catatan evaluasi penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar regulasi ke depan semakin sempurna.

Sebelumnya, usulan HMP terkait pemakzulan Gibran telah diajukan secara resmi oleh 120 anggota DPR RI pada Rabu (11/11/2026) sore. Pada Rabu malam, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri. Kabar tersebut diperkuat pernyataan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis siang, yang menyebutkan bahwa Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB.(ant/one)