20 Titik Longsor Mengintai Jalur Sangatta–Simpang Perdau, Gubernur Desak BBPJN Gerak Cepat
SANGATTA – Ancaman longsor membayangi jalur penghubung Sangatta–Simpang Perdau hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy. Sedikitnya 20 titik longsor ditemukan di sepanjang ruas jalan nasional tersebut. Kondisinya berpotensi semakin parah ketika musim hujan tiba.
Temuan itu didapati Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di wilayah utara Kaltim, Senin (2/11/2026). Gubernur menyusuri jalur Sangatta, Simpang Perdau, Bengalon, Kaliorang hingga KEK Maloy untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan.
Di sejumlah titik, badan jalan terlihat mengalami longsor. Beberapa lokasi lainnya juga menunjukkan potensi pergerakan tanah yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan.
Rudy meminta Dinas PUPR Pera Kaltim segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar penanganan tidak menunggu kerusakan semakin meluas.
” Hari ini masih kemarau. Kalau masuk musim penghujan, saya yakin titik-titik longsor akan semakin banyak. Kemungkinan semakin rawan dan berbahaya. Tolong ini segera disampaikan ke BBPJN,” tegas Rudy saat meninjau ruas Sangatta–Simpang Perdau.
Persoalan ini menjadi perhatian karena penanganan jalan tersebut sudah masuk dalam rencana pembiayaan APBN. Pada 2026, pemerintah pusat mengalokasikan Rp60,22 miliar untuk paket pekerjaan Bontang–Sangatta–Simpang Perdau.
Porsi terbesar anggaran digunakan untuk penanganan ruas Bontang–Sangatta sepanjang 5,7 kilometer. Sementara sisanya dialokasikan untuk pemeliharaan rutin dan penanganan satu titik longsor di ruas Sangatta–Simpang Perdau.
Padahal, berdasarkan hasil peninjauan, terdapat tidak kurang dari 20 titik longsor di jalur tersebut.
Untuk 2027, alokasi APBN sebesar Rp188 miliar juga disiapkan bagi ruas Bontang–Sangatta–Simpang Perdau, termasuk penanganan longsor.
Jembatan Lembak Tunggu Anggaran Rp27 Miliar
Peninjauan Gubernur berlanjut ke jalur Bengalon. Di lokasi ini, Rudy turut melintasi jembatan bailey yang kini menjadi akses sementara setelah Jembatan Lembak mengalami penurunan sehingga tidak lagi bisa dilintasi.
Jembatan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan Kaliorang, Kaubun, dan Sangkulirang hingga Talisayan di Kabupaten Berau.
Pemerintah merencanakan pembangunan kembali Jembatan Lembak melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears contract) dengan total anggaran Rp27 miliar.
Tahap awal pekerjaan dijadwalkan dimulai Desember 2026 dengan alokasi Rp4 miliar.
“Kita berharap APBN lancar sehingga jembatan ini bisa segera diperbaiki kembali. Pasalnya jembatan ini sangat vital untuk menghubungkan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, hingga Talisayan di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Jalan Menuju KEK Maloy Ikut Disorot
Perhatian Rudy juga tertuju pada jalur Simpang Kaliorang menuju KEK Maloy. Di sepanjang jalan nasional tersebut, sejumlah titik longsor dan potensi longsor masih terlihat.
Kondisi ini dinilai perlu segera diantisipasi mengingat jalur tersebut menjadi akses menuju kawasan industri dan ekonomi strategis di pesisir timur Kaltim.
Terlebih, kendaraan angkutan bertonase besar diperkirakan akan semakin banyak melintasi jalur tersebut seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di KEK Maloy.
“Ini kan jalan menuju kawasan ekonomi khusus. Kalau jalannya begini sangat berisiko. Apalagi angkutan yang melintas pasti bermuatan berat,” kritik Rudy.
Gubernur kembali meminta Dinas PUPR Pera Kaltim segera berkoordinasi dengan BBPJN untuk memetakan dan mengantisipasi seluruh titik rawan longsor.
Jangan sampai akses menuju kawasan ekonomi strategis justru terhambat akibat persoalan infrastruktur yang terlambat ditangani. Apalagi, ancaman longsor bukan sekadar soal kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kelancaran distribusi barang.