Kaltim Jadi Andalan Migas Nasional, Industri Jangan Lupa Rakyat
Bandung, nusaetamnews.com : Kalimantan Timur punya peran besar dalam industri minyak dan gas bumi (migas) nasional. Namun, besarnya kontribusi sumber daya alam itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Pesan tersebut mengemuka saat Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menerima penghargaan atas dukungan dan kolaborasi dalam pengembangan industri hulu migas di Kaltim, pada Upstream Oil & Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 2026 di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Rabu (28/10/2026).
Penghargaan dari industri hulu migas itu menjadi pengakuan atas dukungan pemerintah daerah. Namun, bagi Rudy, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri tidak boleh berhenti pada kelancaran operasi maupun pencapaian target produksi. Manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam juga harus dirasakan masyarakat Kaltim.
“Yang tidak kalah penting, kami berharap kegiatan KKKS memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi masyarakat setempat,” tegas Rudy
Pertemuan yang digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi itu mengusung tema Sinergi Industri Hulu Migas dan Pemangku Kepentingan Daerah Menuju Swasembada Energi.
Di hadapan para pelaku industri migas, Rudy menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS menjadi salah satu kunci untuk memperkuat produksi migas sekaligus mengejar kemandirian energi nasional.
“Pertama, kita wajib membangun sinergi antara kegiatan usaha hulu migas, KKKS, serta pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan agar kita bisa mencapai swasembada energi,” ujarnya.
Produksi Digenjot, Perizinan dan Lahan Jadi Kunci
Tantangan industri migas nasional masih besar. Target produksi minyak pada 2026 ditetapkan mencapai 610 ribu barel per hari, dengan ambisi meningkat menjadi 1 juta barel per hari pada 2028–2029.
Untuk mengejar target tersebut, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan, terutama dalam mempermudah proses perizinan dan memfasilitasi ketersediaan lahan untuk kegiatan eksplorasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rudy menegaskan, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan sektor hulu migas.
“Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat, terutama terkait perizinan dan area lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan eksplorasi,” katanya.
Dukungan itu dinilai penting agar kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas dapat berjalan optimal. Sebab, peningkatan produksi membutuhkan investasi, kepastian perizinan, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha.
Namun, kemudahan bagi industri juga harus berjalan seiring dengan kepentingan daerah. Pengembangan sektor migas diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Jangan Sampai Kekayaan Migas Tak Berbuah Kesejahteraan
Pengembangan industri migas bukan sekadar urusan mengejar angka produksi nasional. Daerah ini juga berkepentingan memastikan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal.
Rudy berharap pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Kami juga berharap pengelolaan sumber daya daerah dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” tuturnya.(lee)