Kunci Utama Pengentasan Kemiskinan, Pemprov Kaltim Wajibkan Perangkat Daerah Pakai Data Tunggal
Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pemanfaatan data tunggal oleh seluruh perangkat daerah. Penggunaan data yang seragam ini menjadi pilar utama dalam merumuskan kebijakan hingga mengeksekusi program penanganan kemiskinan secara tepat sasaran dan terintegrasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa akurasi data merupakan landasan paling krusial agar intervensi pemerintah tidak melenceng dari target sasaran di lapangan.
Pesan tegas tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Sri Wahyuni meminta Dinas Sosial selaku instansi pengampu untuk terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Sosial terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain keseragaman data, Sekda mengingatkan pentingnya evaluasi berkala atas dampak intervensi yang telah berjalan. Alokasi anggaran yang dirancang oleh Bappeda harus mampu diterjemahkan secara konkret ke dalam program kerja tiap perangkat daerah. Seluruh bentuk intervensi bagi warga kurang mampu juga wajib diinput ke dalam dasbor Satu Data guna mempermudah pemantauan.
Terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan sosial, Provinsi Kaltim saat ini menempati peringkat keempat nasional dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Meski mengukir prestasi, skema penyajian data layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap dievaluasi agar pencapaian di dalam maupun di luar panti tercatat lebih presisi.
Di sisi lain, Sekda turut mewaspadai potensi munculnya dinamika sosial baru seiring meningkatnya gelombang pencari kerja menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dampak lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga diminta masuk dalam radar mitigasi masalah sosial daerah.
Keterbatasan anggaran APBD dipastikan tidak mengendurkan fokus Pemprov Kaltim untuk hadir mengatasi berbagai persoalan sosial demi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.(ant/one)