Pengawasan Ketat Dapur SPPG Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis di Kukar
Tenggarong, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya pengawasan berlapis dan ketat terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah pengetatan ini diambil demi menjamin keamanan pangan serta melindungi kesehatan para siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Sunggono, menekankan bahwa aspek higienitas dapur, proses pengolahan, hingga rantai pasok bahan pangan wajib diperiksa secara berkelanjutan. Mengingat tingginya volume makanan yang disiapkan setiap hari, standar kesehatan ketat harus diterapkan untuk mencegah potensi keracunan pangan.
Komitmen pemkab tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Direktur Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN), Rufriyanto Maulana Yusuf, di Kantor Bupati Kukar. Sunggono menyambut positif program prioritas Presiden ini sebagai pilar krusial untuk mencetak SDM unggul sekaligus mengakselerasi penurunan angka stunting di daerah.
Guna mengawal keamanan pangan di lapangan, Pemkab Kukar siap menerjunkan perangkat daerah teknis—khususnya Dinas Kesehatan—serta berkoordinasi intensif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyisir seluruh rantai penyediaan makanan dari hulu ke hilir.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari penguatan MBG tahap kedua untuk zona Sumatera, Kalimantan, dan Bali. BGN menerapkan seleksi ketat dalam mengaktivasi jaringan kemitraan dan pemasok dapur SPPG.
Masa persiapan diperkirakan memakan waktu tiga minggu hingga satu bulan, meliputi kesiapan operasional dapur, pelatihan juru masak dan relawan, hingga aktivasi rekening virtual. BGN menekankan tidak ingin terburu-buru membuka titik baru jika berisiko memicu kasus keracunan makanan.
Selain fokus utama pada pemenuhan gizi anak sekolah, skema MBG ini dirancang untuk menghidupkan ekonomi sirkular daerah lewat pelibatan pemasok lokal, pemutaran roda ekonomi warga, serta pembukaan lapangan kerja baru di Kutai Kartanegara. (ant/one)