Jangan Tunggu Antrean Mengular, Stok BBM Harus Diamankan

BALIKPAPAN – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian serius Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Ia meminta Pertamina tidak menunggu antrean mengular sebelum mengambil langkah, terutama ketika kebutuhan BBM bersubsidi terus meningkat.

Pesan itu disampaikan Rudy saat menutup Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu (7/10/2026).
Rudy menekankan, persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus ditangani sebelum berubah menjadi masalah yang lebih besar. Bukan hanya BBM, tetapi juga listrik dan air bersih.

“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api. Begitu juga listrik. Harus kita amankan sebelum padamnya makin meluas. Air bersih juga harus disiapkan sebelum masyarakat kesulitan,” tegasnya.

Menurut Rudy, pemerintah bersama TNI, Polri, Pertamina, PLN dan seluruh instansi terkait harus bekerja dalam satu koordinasi. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya merespons ketika persoalan sudah muncul di lapangan.

“Pemerintah harus hadir membawa solusi, memberi rasa aman dan memastikan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Konsumsi Pertalite Naik 8,7 Persen

Rudy mengungkapkan, persoalan antrean BBM bukan semata karena stok fisik di terminal yang kosong. Secara umum, stok masih tersedia. Masalah muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan riil masyarakat dan kuota BBM bersubsidi.

Data yang disampaikannya menunjukkan konsumsi Pertalite meningkat 8,7 persen, sementara konsumsi Pertamax justru turun 21,9 persen.

Pergeseran konsumsi tersebut membuat tekanan terhadap BBM subsidi semakin besar.

“Ini menunjukkan adanya pergeseran konsumsi ke BBM subsidi dan ini menyebabkan antrean mengular,” kata Rudy.

Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga tidak hanya memastikan pasokan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap BBM.

Rudy meminta penambahan SPBU sekaligus optimalisasi jam operasional SPBU yang ada.

“Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi dan buka sampai jam 10 malam, dengan catatan stok harus selalu tersedia,” pintanya.

Kuota Jangan Sampai Tak Terserap

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut menyoroti persoalan kuota BBM untuk Kaltim.

Ia meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kuota yang telah ditetapkan BPH Migas benar-benar direalisasikan. Bahkan, jika kebutuhan di lapangan meningkat, kuota tersebut diharapkan dapat ditambah.

“Tolong Pertamina jangan sampai kuota dari BPH Migas tidak direalisasikan sepenuhnya. Kalau perlu ditambah karena banyak kendaraan luar juga masuk Kaltim,” tegas Seno.

Menurutnya, persoalan BBM pada akhirnya akan langsung dirasakan masyarakat dan menjadi keluhan yang diarahkan kepada pemerintah daerah.

“Masyarakat tidak mau tahu. Kalau BBM tidak ada, yang disalahkan pasti wali kota, bupati dan gubernur,” ujarnya.

Listrik Defisit 80-100 MW

Selain BBM, persoalan energi listrik juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.

Rudy menyayangkan masih terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kaltim. Kondisi itu dinilai ironis mengingat Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

“Mirisnya, Kaltim adalah provinsi penyumbang batu bara terbesar, tetapi justru kekurangan energi,” katanya.

Rudy menawarkan kolaborasi dengan PLN melalui perusahaan daerah PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur yang memiliki potensi pasokan listrik sekitar 30 megawatt (MW).

Di sisi lain, PLN mengakui masih terdapat kekurangan daya sekitar 80-100 MW akibat sejumlah pembangkit yang sedang menjalani perbaikan.

Perbaikan dan berbagai langkah penambahan pasokan terus dilakukan. Targetnya, pada Desember 2026, persoalan pemadaman bergilir di Kaltim dapat dihentikan.

Karhutla: Cegah Sebelum Api Membesar

Rudy juga kembali menyoroti tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia meminta pemerintah daerah, aparat, dunia usaha dan masyarakat memperkuat koordinasi, bukan hanya ketika api sudah berkobar, tetapi sejak potensi kebakaran mulai muncul.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta korporasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran. Namun, tindakan tegas terhadap pelaku karhutla juga diperlukan agar memberikan efek jera.

“Kalau kebakaran semakin meluas, kerugian yang dirasakan masyarakat juga semakin besar,” ujarnya.

Dampaknya bukan hanya terhadap kualitas udara dan kesehatan. Asap karhutla juga dapat mengganggu distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan.

LPG 3 Kg Jangan Berhenti di Kota

Persoalan energi terakhir yang disorot adalah LPG 3 kilogram.

Rudy meminta Pertamina memastikan stok LPG bersubsidi tidak hanya tersedia di tingkat agen, tetapi benar-benar sampai ke pangkalan dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Perhatian khusus diminta diberikan kepada wilayah pedalaman dan perbatasan yang selama ini menghadapi harga LPG jauh lebih tinggi.

“Sebab di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan, harga LPG sangat mahal sekali. Tolong ini juga jadi perhatian Pertamina,” tandasnya.

Seluruh persoalan tersebut memiliki satu benang merah, jangan menunggu masyarakat kesulitan baru bergerak.

BBM harus tersedia sebelum antrean mengular, listrik harus diamankan sebelum pemadaman meluas, LPG harus sampai ke pangkalan sebelum harga melonjak, dan karhutla harus dicegah sebelum api berubah menjadi bencana.