Kaltim Persempit Celah Kongkalikong Pengadaan: E-Katalog Wajib Dioptimalkan
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemprov Kaltim tidak menyisakan celah untuk permainan. Seluruh tahapan harus transparan, tertib, dan bebas intervensi.
Pesan itu disampaikan Rudy dalam Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Kaltim bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah IV di Pendopo Odah Etam, pekan lalu.
Rudy menegaskan pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Komitmen tersebut harus menjadi pegangan seluruh jajaran dalam menjalankan pengadaan.
Salah satu yang disorot adalah pemanfaatan E-Katalog dan E-Purchasing. Menurutnya, kanal pengadaan tersebut harus dioptimalkan sesuai ketentuan untuk memastikan proses berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penggunaan E-Katalog dan E-Purchasing harus dioptimalkan sesuai ketentuan,” tegas Rudy.
Ia juga meminta kualitas sumber daya manusia yang menangani pengadaan diperkuat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan, sementara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) perlu terus diperkuat.
Rudy bahkan mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba masuk ke wilayah kerja kelompok kerja pemilihan maupun Inspektorat.
“Jangan ada intervensi terhadap kelompok kerja pemilihan dan Inspektorat,” pesannya.
Tak kalah penting, Rudy meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara matang. Perencanaan yang lebih awal dinilai penting agar proses pengadaan tidak menumpuk menjelang tutup tahun.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan pecah paket hanya untuk menghindari proses tender.
“Seluruh jajaran menutup ruang terjadinya penyimpangan. Jangan ada pecah paket untuk menghindari tender,” tegasnya.
Menurut Rudy, pengadaan harus dikawal sejak hulu, bukan baru diperiksa ketika persoalan sudah muncul. Karena itu, seluruh OPD diminta memahami secara utuh alur perencanaan, penganggaran hingga PBJ melalui SIPD yang terintegrasi.
Percepatan pengadaan juga berkaitan langsung dengan realisasi APBD. Pemprov Kaltim menargetkan realisasi anggaran pada triwulan ketiga mencapai 80 persen.
“Kita kawal anggaran sejak dari perencanaan dan kita pastikan tepat waktu agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.