Kaltim Tak Mau Bergantung Dokter dari Luar, Target Lima Tahun Cetak Dokter Spesialis Sendiri

Samarinda, nusaetamnews.com ; Kalimantan Timur mulai membidik kemandirian tenaga kesehatan. Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemprov Kaltim ingin persoalan klasik berupa minimnya dokter, terutama dokter spesialis, tidak lagi menjadi hambatan pemerataan layanan kesehatan.Targetnya tegas: dalam lima tahun ke depan, Kaltim harus semakin mampu memenuhi kebutuhan dokter spesialis dari putra-putri daerah sendiri.Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud menilai pembangunan IKN harus memberi dampak lebih luas, termasuk terhadap kualitas kesehatan masyarakat di seluruh Benua Etam. Jangan sampai kemajuan hanya terkonsentrasi di kawasan IKN dan kota-kota besar.“IKN harus menjadi momentum yang turut mengangkat kualitas kesehatan masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy saat menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kaltim masa bakti 2025–2028 di IKN, Sabtu (29/8/2026).Menurut Harum, luas wilayah dan kondisi geografis Kaltim membuat pemerataan layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.Karena itu, Pemprov Kaltim tidak ingin persoalan tersebut hanya diatasi dengan mendatangkan dokter dari luar daerah. Solusi jangka panjangnya adalah mencetak tenaga kesehatan sendiri.Salah satu instrumen yang disiapkan adalah Gratispol Pendidikan. Program ini membuka akses pendidikan hingga jenjang S1, S2, dan S3, termasuk pendidikan kedokteran dan dokter spesialis.“Jadi kita tidak hanya mencari dokter dari luar. Kita siapkan anak-anak Kaltim untuk menjadi dokter, termasuk dokter spesialis,” ujarnya.Rudy berharap IDI tidak berhenti pada fungsi organisasi profesi. Organisasi dokter tersebut diminta ikut mengambil peran dalam membangun ekosistem pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kaltim.IDI diharapkan menjadi mentor bagi calon dokter dan peserta pendidikan dokter spesialis, sekaligus memperkuat jejaring rumah sakit dan fasilitas kesehatan agar distribusi tenaga medis tidak menumpuk di wilayah perkotaan.“IDI harus ikut menjadi motor pemerataan layanan kesehatan. Jangan sampai dokter spesialis hanya terkumpul di kota-kota besar,” pesan Rudy.Kemandirian tenaga kesehatan, lanjutnya, harus berjalan beriringan dengan perluasan akses pelayanan. Pemprov Kaltim juga mengandalkan Gratispol Kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan melalui JKN maupun dukungan Jamkesda pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan.Di tingkat pelayanan, keterlibatan dokter dinilai sangat penting. Mulai dari edukasi kesehatan, skrining, deteksi dini penyakit hingga peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.Dengan demikian, pembangunan kesehatan Kaltim tidak hanya berbicara soal membangun atau memperkuat fasilitas kesehatan, tetapi juga memastikan tersedia SDM medis yang cukup dan berkualitas untuk mengisinya.Harum menegaskan, momentum IKN harus dimanfaatkan untuk membangun sistem kesehatan Kaltim yang lebih kuat, mandiri, dan merata.Pelantikan Pengurus IDI Wilayah Kaltim masa bakti 2025–2028 mengusung tema “Bersinergi Membangun Kesehatan Kaltim dan IKN melalui Profesionalisme, Etika, dan Perlindungan Hukum Kedokteran.”Turut hadir Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum dan Deputi Otorita IKN Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin.IDI Wilayah Kaltim periode 2025–2028 dipimpin Mansyah sebagai ketua, dengan H Andi Sofyan Hasdam sebagai Ketua Dewan Pakar.(le)