Truk ODOL Samarinda Dapat Napas Tiga Bulan

Samarinda – Polemik truk over dimension over loading (ODOL) di Samarinda belum berakhir. Pemerintah Kota Samarinda memilih jalan tengah. Memberi waktu tiga bulan kepada pemilik truk untuk menormalisasi kendaraannya sebelum akses BBM bersubsidi kembali diblokir.Keputusan itu diambil setelah ratusan sopir truk mendatangi Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). Mereka memprotes penerapan fuel card BRIZZI, pengaturan antrean BBM bersubsidi, hingga kewajiban memangkas atau menyesuaikan bak kendaraan yang dinilai terlalu besar.Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan kewajiban normalisasi ODOL bukan kebijakan Pemkot Samarinda. Aturan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.Karena itu, Pemkot tidak bisa begitu saja menghapus ketentuan tersebut.“Tidak boleh kendaraan yang over dimensi terus-menerus tidak dinormalisasi,” tegas Andi Harun saat menemui para sopir yang berdemo. Namun, pemerintah kota tidak langsung menutup akses BBM subsidi bagi kendaraan yang masih bermasalah.Bagi truk yang sudah menjalani uji KIR tetapi masih dinyatakan ODOL, diberikan masa transisi selama tiga bulan. Dalam periode itu, akses BBM bersubsidi tetap dibuka agar sopir memiliki kesempatan memperbaiki kendaraannya.Setelah tiga bulan, toleransi berakhir.Jika normalisasi tidak dilakukan, akses BBM bersubsidi akan kembali diblokir.Di balik aturan ODOL, para sopir menghadapi persoalan ekonomi yang tidak sederhana. Normalisasi bak kendaraan berarti kapasitas angkut berkurang, sementara ongkos angkut belum tentu ikut naik.Koordinator Lapangan aksi, Hendra Buton, menyebut kondisi tersebut bisa langsung memukul pendapatan sopir. Ia mencontohkan, satu truk yang sebelumnya mampu membawa 100 dos barang bisa saja hanya membawa sekitar 50 dos setelah bak dinormalisasi. Masalahnya, biaya angkut yang diterima sopir belum tentu berubah.“Misalnya kami bawa 100 dos, ongkosnya Rp5 juta. Sekarang cuma 50 dos, ongkosnya tetap Rp5 juta. Gimana, mau enggak konsumen?” ujarnya.Karena itu, Hendra meminta penertiban ODOL dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai sopir lokal dipaksa menyesuaikan kendaraan, sementara truk dari luar daerah masih bebas beroperasi dengan kapasitas angkut lebih besar.“Kalau bisa diterapkan di Samarinda pemotongan bak, kami ikuti. Tapi tolong menyeluruh,” pintanya.*Minta Biaya Normalisasi Diringankan*Andi Harun menyadari normalisasi kendaraan juga membutuhkan biaya. Karena kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat, ia berencana mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk meminta keringanan. Bahkan, ia berharap ada kebijakan gratis untuk tahap awal.“Saya janji saya akan buat surat ke Pak Menteri. Mudah-mudahan diberi keringanan, syukur-syukur bisa gratis untuk tahap pertama,” kata Andi.Menurutnya, Pemkot Samarinda tidak bisa menetapkan sendiri biaya normalisasi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.“Kalau itu kewenangan saya, hari ini juga saya bilang gratis,” ujarnya.Aksi para sopir juga menyoroti penerapan BRIZZI sebagai bagian dari sistem fuel card BBM bersubsidi.Hendra menilai penerapan sistem tersebut belum dibarengi sosialisasi yang memadai. Para sopir, kata dia, tiba-tiba dihadapkan pada mekanisme baru yang berkaitan dengan akses mereka terhadap BBM subsidi.Kekhawatiran semakin besar bagi kendaraan yang belum lolos KIR karena status ODOL. Para sopir takut kondisi tersebut otomatis membuat kartu mereka diblokir.Andi Harun memastikan Pemkot tetap mengevaluasi mekanisme di lapangan. Sistem fuel card tetap diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, tetapi pengaturan antrean melalui Dinas Perhubungan akan dievaluasi jika justru menambah beban sopir.Aksi Senin itu bukan aksi kecil. Hendra menyebut sekitar 700 truk terlibat, dengan massa tidak hanya berasal dari Samarinda, tetapi juga sejumlah wilayah lain seperti Tenggarong, Makroman dan Marangkayu.Kini bola berada di tangan para pemilik kendaraan. Tiga bulan diberikan untuk memilih, menormalisasi truk atau kembali berhadapan dengan ancaman pemblokiran BBM bersubsidi.