Andi Harun: Kalau Uang Terbatas, yang Diperbaiki Tata Kelola untuk Rakyat Tepat Sasaran
SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mulai mengencangkan ikat pinggang. Di tengah ruang fiskal yang menyempit akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Pemkot Samarinda memangkas belanja yang dinilai tidak mendesak, termasuk anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp98 miliar.
Perjalanan dinas ikut ditekan. Anggarannya kini tersisa sekitar Rp7 miliar dan dipusatkan di Sekretariat Daerah. Bahkan, setiap perjalanan dinas harus lebih dulu mendapat persetujuan kepala daerah.
Kebijakan ini menunjukkan arah baru pengelolaan APBD Samarinda. Bukan berhenti membangun, tetapi menghentikan belanja yang dianggap boros.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan penurunan TKD memang memberi tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah. Namun, kondisi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk sekadar menyalahkan pemerintah pusat.
“Pemotongan TKD pasti berdampak karena angkanya menurun. Kita juga harus melakukan introspeksi dan evaluasi ke dalam, jangan hanya menyalahkan pemerintah pusat,” kata Andi Harun dalam Dialog Publik Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur 2027 yang digelar IKA PMII Kaltim, Sabtu (1/8/2026).
Salah satu titik yang langsung dipangkas adalah belanja makan dan minum. Pemkot Samarinda menghapus anggaran tersebut yang selama ini mencapai sekitar Rp98 miliar karena dinilai banyak terserap untuk kegiatan seremonial.
Perjalanan dinas juga tidak lagi dibiarkan longgar. Anggaran dipangkas signifikan dan mekanismenya diperketat agar setiap perjalanan benar-benar memiliki urgensi serta berkaitan dengan kepentingan pemerintahan.
Probebaya juga ikut terkena penyesuaian. Anggaran yang sebelumnya Rp100 juta per RT per tahun kini menjadi Rp75 juta per RT.
Andi Harun menyebut tekanan fiskal daerah tidak terlepas dari kondisi ekonomi global. Geopolitik, harga minyak dunia, hingga pergerakan rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi kondisi fiskal nasional yang kemudian berdampak ke daerah.
“Perubahan harga minyak, nilai tukar, hingga kondisi pasar global merupakan faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi dampaknya dirasakan sampai ke daerah,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Samarinda mulai mengubah cara pandang dalam menyusun APBD. Setiap rupiah belanja pemerintah harus punya alasan yang jelas dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
“Inti dari disiplin fiskal bukan berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Kita fokus pada belanja yang benar-benar prioritas,” tegasnya.
Ke depan, Andi Harun menyebut struktur belanja daerah akan diarahkan lebih terukur. Sekitar 30 persen diprioritaskan untuk pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Kemudian 30 persen untuk kebutuhan birokrasi dan operasional pemerintahan, 20 persen untuk infrastruktur prioritas, 10 persen untuk penguatan ekonomi dan UMKM, 5 persen dana cadangan, serta 5 persen untuk inovasi daerah. Formula itu disiapkan dengan proyeksi APBD sekitar Rp3,3 triliun.
Bagi Andi Harun, keterbatasan fiskal justru menjadi momentum untuk menguji kualitas pemerintah dalam mengelola uang publik.
“Kalau anggaran kita terbatas, maka yang harus diperbaiki bukan semangat membangunnya, tetapi cara kita mengelola uang rakyat agar lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.