Radar Siap Awasi Laut Kaltim, Bidik Pengawasan Kapal hingga Potensi Perikanan

SAMARINDA – Pengawasan wilayah laut Kalimantan Timur bakal memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengoperasikan sistem radar yang terintegrasi dengan Automatic Identification System (AIS) untuk memantau pergerakan kapal sekaligus memperkuat pengamanan kawasan perairan.Teknologi tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan diproyeksikan menjadi alat utama dalam mengawasi lalu lintas kapal yang selama ini dinilai masih sulit dipantau, terutama kapal yang masuk tanpa melaporkan dokumen pelayaran kepada otoritas.Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan radar akan memudahkan pemerintah mengetahui identitas kapal, posisi, kecepatan, hingga arah pelayaran secara real time. Dengan sistem itu, aktivitas di perairan Kaltim dapat dipantau lebih akurat.”Selama ini pengawasan masih memiliki banyak keterbatasan. Dengan radar yang terhubung AIS, kapal yang masuk ke wilayah laut Kaltim akan lebih mudah terdeteksi dan dikendalikan,” ujarnya saat berada di Bandara Internasional Kalimarau, Berau, Rabu (22/7/2026).Menurut Rudy, keberadaan radar tidak hanya penting dari sisi keamanan, tetapi juga untuk melindungi potensi ekonomi kelautan yang dimiliki Kalimantan Timur.Kabupaten Berau menjadi salah satu wilayah yang akan merasakan manfaat besar dari sistem tersebut. Selain memiliki kawasan wisata bahari kelas dunia, Berau juga mempunyai wilayah laut yang luas, pulau-pulau terluar Indonesia, serta jalur pelayaran yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.Pemantauan yang lebih ketat diharapkan mampu mencegah aktivitas pelayaran ilegal, memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata pesisir.Rudy menambahkan, proses pemanfaatan radar kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi. Pemprov Kaltim juga telah berkoordinasi dengan Bea Cukai agar peralatan hibah dari KKP itu segera dapat dikeluarkan dan dioperasikan.Dengan dukungan teknologi tersebut, pemerintah berharap pengawasan laut Kaltim menjadi lebih efektif sekaligus memperkuat perlindungan terhadap potensi ekonomi maritim yang selama ini menjadi salah satu aset strategis daerah.