Gedung DPRD Kaltim Membara: Seribu Massa Desak Hak Angket, Robek Gambar Pimpinan Dewan!
SAMARINDA – Eskalasi massa kembali memuncak di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (4/5/2026). Sekitar seribu mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (ARK) resmi “mengepung” kantor wakil rakyat tersebut. Mereka menagih janji nyata terkait penggunaan Hak Angket untuk membongkar karut-marut tata kelola pemerintahan provinsi.
Suasana sempat memanas saat sejumlah pengunjuk rasa nekat memanjat tiang billboard dan merobek gambar jajaran pimpinan DPRD Kaltim. Tak hanya itu, massa juga dilaporkan sempat menerobos pagar utama di bawah pengawalan ketat ratusan personel kepolisian.
“Hari ini kami lakukan aksi lanjutan. Kami menyoroti adanya persoalan serius dalam tata kelola pemprov selama satu tahun terakhir,” tegas Humas ARK, Bella.
3 Tuntutan ‘Harga Mati’ Aliansi Rakyat Kaltim
Demonstrasi kali ini membawa tiga poin krusial yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik:
1. Audit Total Kebijakan Pemprov Kaltim
Aliansi mendesak DPRD segera menggulirkan Hak Angket untuk mengaudit kebijakan anggaran yang dinilai “ngawur”. Sorotan utama tertuju pada dugaan pemborosan Rp25 miliar hanya untuk renovasi rumah dinas dan ruang kerja pejabat.
“Di saat rakyat diminta efisiensi, pemerintah justru pamer fasilitas mewah. Ini jelas melanggar Inpres No. 1 Tahun 2025 dan melukai keadilan,” ungkap perwakilan aksi.
2. Stop Praktik ‘Orang Dalam’ (KKN)
ARK menuntut penghentian total praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mereka menyoroti adanya aroma conflict of interest dalam penunjukan jabatan strategis yang kental dengan unsur kekeluargaan. Massa mendesak penerapan merit system sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
3. DPRD Jangan Jadi ‘Stempel’ Eksekutif
DPRD diminta berhenti bersikap pasif. Aliansi mengingatkan bahwa pada aksi 21 April lalu, sejumlah pimpinan dewan sudah menandatangani pakta integritas di atas materai. Rakyat menuntut bukti, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas.
Menagih Komitmen Politik
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di area DPRD Kaltim. Mereka menegaskan tidak akan mundur sampai ada langkah konkret terkait penggunaan Hak Angket. Bagi para demonstran, DPRD harus memilih: berdiri sebagai representasi suara rakyat atau sekadar menjadi perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif.
Aksi ini menjadi ujian besar bagi integritas wakil rakyat di Karang Paci (sebutan untuk DPRD Kaltim), mengingat dokumen kesepakatan sebelumnya telah sah ditandatangani oleh sejumlah unsur pimpinan dewan. (ant/one)