Drama Mobil Dinas Rp8,4 M Berakhir: Pemprov Kaltim Resmi Balikin Unit ke Jakarta
Samarinda, nusaetamnews.com : Polemik pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,49 miliar akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan kendaraan jenis SUV premium tersebut telah dikembalikan ke pihak penyedia (vendor) tanpa sempat mengaspal di Bumi Etam.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa unit yang sempat memicu kritik tajam publik itu bahkan belum pernah menyentuh aspal Samarinda.
Alasan Teknis Pengembalian: Masih Pelat B
Faisal mengungkapkan bahwa proses pengembalian berjalan mulus karena secara administratif kendaraan tersebut memang belum siap operasional.
- Lokasi Unit: Mobil masih berada di Jakarta dan belum dikirim ke Kaltim.
- Administrasi: Proses balik nama BPKB dan STNK belum rampung.
- Identitas: Kendaraan masih menggunakan pelat nomor Jakarta (pelat B).
“Ini memudahkan proses pengembalian karena memang belum operasional di Kaltim,” ujar Faisal dalam jumpa pers di Samarinda, Senin (2/3).
Timeline Skandal Mobil Dinas Kaltim
Perjalanan singkat mobil mewah ini dari pengadaan hingga pembatalan menjadi sorotan panas:
| Waktu | Peristiwa |
| November 2025 | Pengadaan via APBD-P 2025 rampung; serah terima unit dari CV Afisera ke Pemprov. |
| Februari 2026 | Publik murka. Nilai Rp8,49 miliar (diduga Range Rover/Defender) dinilai tidak efisien. |
| 24 Feb 2026 | Gubernur Rudy Mas’ud sempat membela pengadaan ini di YouTube demi “muruah” Kaltim sebagai penyangga IKN. |
| 26-28 Feb 2026 | KPK & Kemendagri turun tangan. Memberikan teguran keras terkait etika anggaran. |
| 1 Maret 2026 | Plot Twist. Gubernur resmi mengumumkan pembatalan dan pengembalian mobil ke vendor. |
| 2 Maret 2026 | Diskominfo pastikan unit masih di Jakarta dan uang segera kembali ke kas daerah. |
Gubernur Pilih Nyetir Sendiri
Pasca-pembatalan ini, Gubernur Kaltim dipastikan akan menggunakan kendaraan dinas yang sudah tersedia atau mobil pribadinya. Faisal menyebut Gubernur kerap memilih untuk menyetir sendiri saat melakukan tinjauan infrastruktur ke berbagai daerah.
Di sisi lain, Direktur CV Afisera, Subhan, menyatakan pihak vendor tidak merasa dirugikan dan menghormati keputusan pemangkasan anggaran ini demi aspirasi publik. “Setelah administrasi selesai, dana akan segera kami setorkan kembali ke kas daerah,” tegas Subhan. (ray)