Gerakan Perhutanan Sosial: Strategi Kemenhut Genjot Ekonomi Warga di Jantung IKN
Penajam, nusaetamnews.com : Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tancap gas memperkuat ekonomi warga di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Program Perhutanan Sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya jadi penonton di tengah pembangunan pusat pemerintahan baru, tapi juga menjadi garda terdepan penjaga paru-paru dunia.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, menegaskan bahwa akses kelola hutan kini sudah harus menyentuh “tingkat tapak” atau masyarakat akar rumput di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sepaku.
“Program Perhutanan Sosial tidak boleh berhenti hanya pada pemberian izin akses. Perlu kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, swasta, dan LSM,” ujar Catur di Penajam Paser Utara, Senin (2/3).
Bukan Sekadar Izin, Tapi Ekosistem Bisnis
Catur menekankan bahwa target utama program ini adalah integrasi hulu ke hilir. Masyarakat tidak hanya diberi lahan, tetapi didorong untuk menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
“Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan adalah kunci kesejahteraan sekaligus kelestarian hutan,” tegasnya.
Data Perhutanan Sosial: Kalimantan Timur Jadi Sorotan
Secara nasional, program ini telah mencatatkan angka yang masif. Hingga saat ini, pemerintah telah membuka akses kelola hutan seluas 8,33 juta hektare bagi warga di seluruh Indonesia.
Berikut adalah rincian cakupan Program Perhutanan Sosial:
- Skala Nasional:
- 11.192 Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan.
- Menjangkau sekitar 1,4 juta Kepala Keluarga (KK).
- Provinsi Kalimantan Timur:
- Total luas lahan: 360.947,82 hektare.
- Jumlah Persetujuan: 223 unit.
- Penerima manfaat: 23.451 Kepala Keluarga.
Kemenhut berkomitmen untuk terus memperkuat pendampingan di lapangan agar masyarakat di sekitar IKN mampu mengelola potensi hutan secara profesional dan mandiri secara ekonomi. (ant/one)