Wagub Seno Aji “Dikartu Merah” Mahasiswa Unmul, Program Pendidikan Gratispol Disorot
Samarinda – Aksi simbolis “kartu merah” mewarnai forum Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) di Universitas Mulawarman, Selasa (31/3/2026). Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjadi sasaran kritik mahasiswa yang menyoroti pelaksanaan program pendidikan Gratispol.
Aksi tersebut muncul di tengah diskusi yang membahas berbagai isu strategis daerah, terutama sektor pendidikan. Mahasiswa menilai masih terdapat persoalan dalam implementasi kebijakan, khususnya terkait akses informasi dan kejelasan program.
Beberapa mahasiswa dari BEM KM Unmul bahkan membawa poster-poster bertuliskan “Gratispol Gagalpol”. Tulisan itu memperolok program andalan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Menanggapi hal itu, Seno Aji tidak mempersoalkan bentuk protes yang disampaikan. Ia menilai aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi di lingkungan kampus.
“Ini bentuk aspirasi yang harus kita dengarkan. Kritik dari mahasiswa penting sebagai bahan evaluasi pemerintah,” ujarnya usai kegiatan.
Ia mengakui, salah satu kendala utama dalam program pendidikan gratis ini adalah minimnya sosialisasi, sehingga banyak mahasiswa belum memahami mekanisme maupun manfaat yang tersedia.
Sebagai langkah perbaikan, Pemprov Kaltim akan menyiapkan layanan call center khusus untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses. Layanan ini dirancang terintegrasi dengan beberapa operator, bahkan ditargetkan dapat beroperasi selama 24 jam.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat sosialisasi langsung ke kampus-kampus dengan melibatkan pihak rektorat dan tim percepatan pembangunan daerah.
Seno menegaskan, komitmen pemerintah tetap pada tujuan utama, yakni memastikan mahasiswa di Kalimantan Timur dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang dialog lebih luas dengan mahasiswa, termasuk organisasi kemahasiswaan, agar perbedaan persepsi yang selama ini muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung.
Insiden “kartu merah” tersebut menjadi penanda kuat bahwa mahasiswa menginginkan perbaikan nyata, bukan sekadar janji, dalam pelaksanaan program pendidikan di Kalimantan Timur.