Viral Motor Listrik Berlogo BGN di Medsos, Kepala Badan Gizi Nasional Buka Suara: Itu Hoaks!
Jakarta, nusaetamnews.com : Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh unggahan video yang menampilkan deretan motor listrik baru berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Menanggapi spekulasi liar yang beredar di kalangan netizen, Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya memberikan klarifikasi resmi pada Selasa (7/4/2026).
Dadan menegaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, ia menekankan bahwa unit-unit tersebut belum dibagikan secara resmi kepada petugas di lapangan.
Proses Administrasi Ketat
Meski fisik kendaraan sudah terlihat, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan mendistribusikannya. Motor-motor tersebut harus melewati serangkaian proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional kepala SPPG, tapi saat ini statusnya belum dibagikan,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta.
Realisasi pengadaan ini rencananya akan dilakukan secara bertahap, yang telah dimulai sejak Desember 2025 lalu.
Luruskan Isu 70 Ribu Unit
Poin krusial yang diklarifikasi Dadan adalah mengenai jumlah unit yang simpang siur. Menanggapi narasi yang menyebutkan pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan memastikan informasi tersebut adalah hoaks.
Berikut adalah data resmi pengadaan motor listrik BGN untuk tahun 2025:
| Keterangan | Jumlah Unit |
| Total Pesanan 2025 | 25.000 unit |
| Realisasi Saat Ini | 21.801 unit |
| Status Informasi 70 Ribu Unit | TIDAK BENAR / HOAKS |
Imbauan untuk Masyarakat
Dadan meminta masyarakat agar lebih filter-ready dan tidak mudah terprovokasi oleh konten media sosial yang belum terverifikasi. Pengadaan kendaraan listrik ini diklaim sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengakselerasi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok Indonesia.
Hingga saat ini, video motor yang masih terbungkus plastik tersebut belum bisa dipastikan keaslian konteksnya. Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan cross-check ke kanal resmi pemerintah sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut. (ant/one)