Tantangan Digitalisasi UMKM di Kaltim

Nusaetamnews.com : Melakuakan pekerjaan digitalisasi UMKM di Kaltim bukanlah perkara mudah mengingat latar belakang UMKM yang beragam. Berikut tantangan nyata digitalisasi UMKM di Kaltim :

1. Masalah Konektivitas dan Infrastruktur Digital (The Blank Spot Issue)

Ini adalah tantangan paling mendasar, terutama di daerah-daerah pedalaman:

• Akses Internet Terbatas: Meskipun kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan sudah maju, banyak wilayah di Kutai Barat, Mahakam Ulu, atau daerah perbatasan masih minim sinyal atau bahkan blank spot. Digitalisasi, termasuk penggunaan QRIS, menjadi sulit atau tidak mungkin dilakukan tanpa koneksi yang stabil.
• Keterbatasan Perangkat Keras: Di wilayah pelosok, kepemilikan smartphone atau perangkat digital yang memadai untuk bertransaksi atau mengelola toko online masih belum merata di kalangan pelaku UMKM.

2. Kesenjangan Literasi Digital (Skill Gap)

• Minimnya Pemahaman Teknis: Banyak pelaku UMKM, terutama dari generasi yang lebih tua atau yang berlokasi jauh dari pusat kota, masih gagap teknologi. Mereka mungkin memiliki QRIS, tetapi kesulitan dalam membuat laporan keuangan digital, mengelola inventaris melalui aplikasi, atau memasarkan produk secara efektif di media sosial.
• Kepercayaan pada Tunai: Terdapat resistensi alami terhadap perubahan, di mana transaksi tunai masih dianggap lebih mudah dan terpercaya dibandingkan transaksi digital, yang memakan waktu dan melibatkan sistem baru.

3. Logistik dan Infrastruktur Fisik

Meskipun digitalisasi adalah solusi non-fisik, keberhasilannya sangat tergantung pada infrastruktur fisik:

• Tingginya Biaya Logistik: Kaltim merupakan wilayah yang luas. Meskipun produk UMKM berhasil dipasarkan secara online ke luar daerah atau luar negeri, biaya pengiriman (logistik) yang mahal dan waktu tempuh yang lama dapat mematikan daya saing harga produk tersebut dibandingkan pesaing dari Jawa atau Sumatera.
• Ketidakseragaman Kualitas Produk: Memasukkan produk ke pasar digital dan ekspor memerlukan standar kualitas dan kuantitas yang konsisten. UMKM di pedalaman sering kesulitan mencapai standar ini karena keterbatasan fasilitas pengolahan dan rantai pasok.

4. Aspek Keberlanjutan dan Kelembagaan

• Pendampingan Jangka Panjang: Program pendampingan BI (seperti BIMA ETAM) berjalan efektif, tetapi tantangannya adalah memastikan UMKM yang didigitalisasi dapat melanjutkan kemandiriannya setelah program pendampingan selesai. Dibutuhkan peran aktif dari dinas daerah dan lembaga keuangan lokal.
• Ketersediaan Data: Keterbatasan data UMKM yang akurat dan real-time di tingkat lokal menyulitkan BI dan mitra untuk menyalurkan pembiayaan dan program edukasi yang benar-benar tepat sasaran.

Untuk mengatasi tantangan ini, BI Kaltim bekerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi dan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan sinyal, serta terus menerus mengadakan pelatihan literasi digital secara intensif dan berkelanjutan. (one)