SKANDAL SPK FIKTIF KEBONGKAR di Bontang, Wawali Agus Haris: Sistem Pengawasan Bermasalah!
BONTANG, nusaetamnews.com : Dunia birokrasi Kota Bontang lagi-lagi kena skandal! Kali ini, dugaan kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) menyeret oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bikin kerugian mencapai lebih dari Rp1 Miliar!
Wakil Walikota Bontang, Agus Haris, langsung angkat bicara. Doi menyebut kasus ini jadi alarm buat seluruh perangkat daerah.
“Artinya ada masalah dalam pengawasannya,” ujar Agus Haris, Kamis (9/10/2025).
Alasan Klasik: Ekonomi & Kebiasaan Buruk
Agus enggak menampik kalau pelanggaran kayak gini bisa dipicu banyak hal, mulai dari tekanan ekonomi sampai kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. But, no excuses!
“Kalau saya melihatnya mungkin karena persoalan ekonomi atau sudah jadi kebiasaan. Tapi niat buruk seperti ini tetap tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Wawali menyayangkan, padahal setiap dinas sudah punya lapisan pengawasan: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kalau SPK fiktif sampai lolos, berarti ada bug di sistem yang harus segera di-patch!
“Kalau ada ASN yang bisa bermain di luar itu, berarti ada celah yang harus segera ditutup,” katanya.
Peringatan Keras: Main Manipulasi = Bye-Bye Karir!
Agus Haris wanti-wanti keras ke seluruh ASN di Bontang: jangan coba-coba main api dengan manipulasi data atau dokumen fiktif!
“Kalau sudah masuk unsur pidana, sanksinya berat bisa pemecatan,” tegasnya.
Kronologi Singkat Kasus SPK Fiktif Rp1 Miliar (DKUMPP):
- Modus: Korban menerima SPK untuk kegiatan di DKUMPP tahun 2025.
- Eksekusi: Korban menyelesaikan pekerjaan.
- Plot Twist: Baru ketahuan bahwa surat tersebut tidak tercatat resmi di sistem dinas alias PALSU.
Kasus ini sudah ditangani Polres Bontang dan kini masuk tahap penyelidikan. Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah Putranto membenarkan: “Modusnya SPK palsu. Pelapor dan pejabat dinas terkait akan dimintai keterangannya.”
Stay tuned buat update selanjutnya. Semoga kasus ini jadi pelajaran, dan sistem pengawasan Pemkot Bontang segera di-upgrade total! (TB/one)