Serapan APBD Kaltim 2025 “Meleset” ke Angka 86%, Gubernur Rudy Mas’ud Siapkan Strategi Baru untuk 2026

SAMARINDA – Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2025 ditutup dengan catatan yang kurang memuaskan. Hingga ketok palu tutup buku di akhir Desember 2025, Pemprov Kaltim mencatatkan serapan anggaran di angka 86 persen, meleset dari target ambisius yang dipasang sebelumnya sebesar 93 persen.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengakui adanya penurunan performa jika berkaca pada tahun lalu. Sebagai perbandingan, pada 2024, Bumi Etam sukses mencatatkan serapan hingga 91 persen.

“Kalau dibandingkan tahun lalu memang ada penurunan. Tahun ini serapan kita berada di angka 86 persen,” ungkap Rudy saat memimpin briefing di Ruang Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/1).

Rincian Angka dan Sektor Pendapatan

Total APBD Perubahan Kaltim 2025 sendiri berada di angka Rp21,74 triliun. Meski dari sisi belanja (pengeluaran) belum maksimal, Rudy memberikan catatan positif pada sektor pendapatan daerah yang berhasil menyentuh angka 93 persen dari target.

Terkait kondisi “dompet” daerah di awal 2026 ini, Rudy mengungkapkan bahwa kas daerah saat ini mengantongi dana sekitar Rp788 miliar. Angka ini menjadi modal likuiditas awal tahun, meski rincian total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara menyeluruh belum dipaparkan secara detail.

Bye-bye Prosedur Lambat: Evaluasi Total di 2026

Tak ingin mengulang rapor yang sama, Gubernur Rudy menekankan bahwa kendala teknis dan administratif yang menghambat di tahun 2025 akan segera dibenahi. Salah satu isu klasik yang ingin dihapus adalah kebiasaan “ngebut di akhir tahun” alias penumpukan serapan di bulan-bulan terakhir.

Strategi “Gas Pol” 2026:

Percepatan Lelang: Proses pengadaan barang dan jasa akan dimulai lebih awal, Perencanaan Matang: Persiapan kegiatan tidak boleh lagi dilakukan secara mendadak, Sistemik & Regulatif: Tetap patuh aturan, namun dengan alur kerja yang lebih efisien. (ant/one)