Sengkarut Mobil Dinas Rp8,5 Miliar: DPP Golkar Tegur Rudy Mas’ud, Minta Peka Kondisi Rakyat!

Jakarta, nusaetamnews.com : Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud soal pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar akhirnya berbuntut panjang. DPP Partai Golkar resmi memberikan teguran dan meminta kadernya tersebut untuk lebih sensitif terhadap suara publik di tengah semangat efisiensi anggaran.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud setelah isu ini menjadi bola liar di masyarakat.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik. Seorang gubernur harus mengukur dengan kondisi rakyat, bukan dengan ukuran pribadi,” tegas Sarmuji di Jakarta, Jumat (27/2).

Alasan “Medan Berat” vs Empati Publik

Sarmuji menjelaskan, berdasarkan klarifikasi Rudy, anggaran mobil tersebut sebenarnya sudah disetujui sejak tahun 2024 melalui sistem inden. Alasan teknis yang muncul adalah luasnya wilayah Kaltim yang menyamai Pulau Jawa dengan medan yang cukup menantang.

Namun, Golkar tetap menekankan bahwa alasan teknis tidak boleh mengabaikan aspek empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Kalimantan Timur medannya memang berat, tapi apa pun itu, kita tetap harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” tambah Sarmuji.

Sorotan Soal “Menjaga Marwah”

Sebelumnya, Rudy Mas’ud menuai kritik pedas setelah menyebut bahwa pengadaan mobil mewah tersebut dilakukan demi “menjaga marwah Kalimantan Timur”. Ia juga berdalih bahwa spesifikasi mobil tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Menanggapi fakta bahwa saat ini Rudy masih menggunakan mobil pribadi untuk operasional kedinasan, Sarmuji menilai hal tersebut jauh lebih bijak daripada memaksakan penggunaan fasilitas mewah yang kontroversial.

“Itu (pakai mobil pribadi) lebih baik, meskipun pada dasarnya Gubernur memang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas,” ujarnya.

Poin Utama Kontroversi Mobil Dinas Kaltim:

• Nominal: Rp8,5 Miliar.
• Alasan Gubernur: Menjaga marwah daerah & sesuai Permendagri.
• Alasan Teknis: Geografi Kaltim yang luas dan medan berat.
• Respon Golkar: Teguran keras agar lebih mengutamakan efisiensi dan suara publik.

Teguran ini menjadi sinyal bagi para pejabat publik di Benua Etam agar lebih berhati-hati dalam merencanakan belanja fasilitas mewah, terutama saat isu kemiskinan dan infrastruktur dasar masih menjadi PR besar di daerah. (ant/one)