Rumah Dinas 25 Miliar dan “Sense of Crisis” yang Tergadai

Publik Kalimantan Timur kembali disuguhi angka fantastis yang bikin dahi berkerut. Kali ini, proyek renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim senilai Rp25 miliar menjadi sorotan tajam. Di tengah upaya daerah melakukan diversifikasi ekonomi dan membenahi infrastruktur dasar, alokasi dana jumbo untuk hunian pejabat ini memicu pertanyaan besar: Di mana skala prioritasnya?

Uang Rp25 miliar tentu bukan angka receh. Jika dikonversi ke kebutuhan rakyat, angka itu setara dengan ribuan paket beasiswa, renovasi puluhan sekolah yang nyaris ambruk di pelosok Mahakam Ulu, atau penguatan modal bagi ratusan UMKM lokal yang sedang megap-megap pasca-pandemi.

Estetika vs Etika

Memang benar, rumah dinas adalah simbol kewibawaan daerah. Tempat menerima tamu negara dan merepresentasikan martabat Benua Etam. Namun, martabat sebuah kepemimpinan tidak dibangun dari kemegahan pilar atau kemilau lantai marmer, melainkan dari kedekatan kebijakan dengan kebutuhan perut rakyat.

Merenovasi hunian saat jalan-jalan penghubung antar-kabupaten masih banyak yang menyerupai “kubangan kerbau” adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Ada kesan bahwa sense of crisis para pemangku kebijakan kita sedang tidak baik-baik saja.

Transparansi atau Sekadar Formalitas?

Redaksi menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal boleh atau tidaknya secara regulasi. Secara aturan, mungkin saja penganggaran ini sah-sah saja. Namun, secara moral publik, ini adalah soal kepantasan.

Masyarakat hari ini, terutama generasi milenial dan Gen Z, bukan penonton yang pasif. Mereka kritis, melek data, dan punya standar tinggi soal integritas. Memaksakan proyek mewah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil hanya akan memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya.

Ada baiknya, Gubernur Kaltim seharusnya bisa menunjukkan gestur politik yang lebih membumi. Membatalkan atau setidaknya menunda renovasi mewah ini demi dialihkan ke program yang lebih menyentuh rakyat akan menjadi legacy yang jauh lebih indah daripada sekadar bangunan fisik yang megah.

Jangan sampai rumah dinas tersebut berdiri megah, namun di dalamnya dihuni oleh kebijakan yang sunyi dari aspirasi rakyat. Rumah rakyat adalah jalanan yang mulus dan sekolah yang layak, bukan istana pejabat yang berpagar tinggi.

Redaksi Nusaetamnews.com