Rudy Mas’ud: Ekonomi Melambat, Kemiskinan Kaltim Justru Turun
Samarinda – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengaku bangga dengan capaian penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur pada 2025. Di tengah perlambatan ekonomi, angka kemiskinan justru berhasil ditekan.
“Hebat Kaltim bisa menurunkan kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi turun dibandingkan tahun 2024,” kata Rudy Mas’ud awal pekan tadi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2025 berada di angka 4,53 persen. Angka ini melambat dibandingkan 2024 yang tumbuh 6,17 persen. Namun, di saat laju ekonomi tak secepat tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin justru menurun.
Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,19 persen. Angka ini memang naik tipis 0,02 persen poin dibanding Maret 2025 yang sebesar 5,17 persen. Tetapi jika dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 5,51 persen, terjadi penurunan cukup signifikan, yakni 0,32 persen.
Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2025 tercatat 202,04 ribu orang. Angka ini naik 2,33 ribu orang dibanding Maret 2025 yang sebesar 199,71 ribu orang. Namun bila dibandingkan September 2024, jumlahnya turun 9,84 ribu orang.
Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 4,31 persen, meningkat dibanding Maret 2025. Jumlahnya juga bertambah 4,87 ribu orang.
Sebaliknya, di wilayah perdesaan justru terjadi perbaikan. Persentase kemiskinan perdesaan pada September 2025 sebesar 7,24 persen, menurun dibanding Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin perdesaan turun 2,54 ribu orang, dari 87,63 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 85,09 ribu orang pada September 2025.
Adapun garis kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp897.759 per kapita per bulan.
Rudy menegaskan, capaian ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, penguatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci untuk memperluas intervensi pembangunan.
“Semakin banyak PAD yang bisa dikumpulkan, maka akan semakin banyak akses jalan, sekolah dan fasilitas kesehatan yang bisa dibangun,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelayanan publik tidak berjalan lambat. Program yang sudah direncanakan harus segera dieksekusi.
“Pelayanan publik jangan ditunda-tunda. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan tunggu apa yang bisa dikerjakan. Percepatan sudah harus dilakukan di awal tahun,” tandasnya.
Perputaran cepat dana APBD diyakininya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Di tengah tantangan yang semakin kompleks, fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan menurunkan angka kemiskinan.