Rp1,377 Triliun untuk Gratispol, APBD Turun Tetap Gaspol
Samarinda – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengerem program unggulannya. Meski APBD Kaltim 2026 merosot tajam dari Rp21,74 triliun menjadi Rp15,15 triliun akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp7 triliun, komitmen membiayai pendidikan tetap dipertahankan.
Tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp1,377 triliun untuk Program Gratispol Pendidikan. Targetnya tidak kecil: 158.981 penerima manfaat, mulai jenjang S1 hingga S3.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan pendidikan tidak boleh menjadi korban pengetatan anggaran.
“APBD semua daerah turun, tapi kami tetap berikan beasiswa Gratispol. Investasi terbaik adalah sumber daya manusia,” tegasnya saat memimpin Morning Briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Program ini akan membiayai uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di fakultas-fakultas umum. Untuk program studi berbiaya tinggi seperti kedokteran, skema perhitungannya dibuat berbeda agar tetap adil dan jangkauan penerima lebih luas.
Realisasi tahap awal sudah berjalan
Kepala Biro Kesra Setda Kaltim Dasmiah melaporkan bantuan untuk mahasiswa semester 2 telah tuntas disalurkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta. Total 21.128 mahasiswa menerima bantuan dengan nilai Rp103,14 miliar. Artinya, mahasiswa baru 2025 yang sebelumnya sudah menerima Gratispol kini telah klir untuk semester genap.
Sementara itu, mahasiswa semester 4, 6 dan 8 masih dalam proses verifikasi dan validasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Jika tak ada kendala, penyaluran ditargetkan rampung akhir Februari.
Saat ini tercatat 79.850 mahasiswa dalam daerah sedang diverifikasi. Adapun pengajuan dari luar daerah mencapai 12.857 orang.
Jika dibandingkan tahun pertama kepemimpinan Seno Aji bersama Gubernur Harum pada 2025, lonjakan anggaran tahun ini terbilang signifikan. Saat itu, pergeseran anggaran berhasil mengakomodasi 24.492 mahasiswa dengan realisasi Rp127,88 miliar dari pagu Rp204,6 miliar.
Kini, dengan anggaran lebih dari sepuluh kali lipat, Pemprov Kaltim memasang target jauh lebih besar. Di tengah fiskal yang menyempit, pendidikan justru diposisikan sebagai prioritas.
Pesannya jelas, krisis anggaran boleh datang, tapi peluang anak-anak Kaltim untuk kuliah tidak boleh ikut menyusut.