Redam Polemik! Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Kembalikan Mobil Dinas Mewah Senilai Rp8,4 Miliar
Samarinda, nusaetamnews.com : enanggapi “kegaduhan” di media sosial, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud secara resmi memutuskan untuk membatalkan pengadaan mobil dinas barunya. Kendaraan mewah senilai Rp8,49 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2025 tersebut kini dalam proses pengembalian ke kas daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk social sensitivity atau kepekaan Gubernur terhadap aspirasi masyarakat Benua Etam.
Prioritaskan Kepercayaan Publik
Keputusan besar ini diambil setelah Rudy Mas’ud melakukan konsultasi mendalam dengan sejumlah lembaga pengawas negara, mulai dari Kemendagri, KPK, hingga BPK.
“Bapak Gubernur mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan agama. Beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3).
Mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e seharga Rp8.499.936.000 tersebut sebenarnya telah melewati proses serah terima pada 20 November 2025 lalu. Namun, Faisal menjamin kendaraan tersebut masih dalam kondisi “gress” dan belum digunakan sama sekali.
“Unitnya masih terparkir di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Mumpung belum menyentuh aspal Kaltim dan belum dipakai operasional, Gubernur memerintahkan proses pengembalian segera dilakukan,” tambahnya.
Mekanisme Pengembalian Dana
Proses administrasi pembatalan sudah berjalan sejak Jumat lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, dilaporkan bersikap kooperatif terhadap keputusan mendadak ini.
Sesuai regulasi yang berlaku, dana miliaran rupiah tersebut wajib disetorkan kembali oleh penyedia ke kas daerah dalam kurun waktu maksimal 14 hari kerja setelah unit diterima kembali.
Kembali Pakai Mobil Pribadi
Langkah berani ini diharapkan menjadi titik akhir dari polemik yang sempat memanas di ruang digital. Sebagai konsekuensinya, Rudy Mas’ud akan kembali mengandalkan kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas kedinasannya sebagai orang nomor satu di Kaltim.
“Ini bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim terhadap prinsip good governance. Bagi beliau, menjaga integritas jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah,” pungkas Faisal. (ant/one)