Pupuk Jadi Sorotan Komisi VII DPR, Nggak Boleh Ada Petani Stuck Gara-Gara Distribusi Lemot!

Balikpapan (nusaetamnew.com) Cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan nasional dipertaruhkan! Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mewanti-wanti bahwa goal besar ini bisa gagal total kalau masalah krusial di level petani, yaitu akses pupuk, tidak dibereskan!

Saleh Partaonan menyampaikan hal ini saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) di Balikpapan, Rabu (19/11), dalam rangka pengawasan distribusi pupuk.

“Jangan sampai swasembada pangan gagal akibat kekurangan pupuk,” tegas Saleh.

Kaltim Produsen Terbesar, tapi Petani Masih ‘Kekeringan’

Dalam dialog dengan manajemen Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, beberapa isu panas mencuat, mulai dari seputar:

• Distribusi pupuk subsidi vs. nonsubsidi.
• Tingkat kecukupan produksi lokal.
• Siapa pihak yang paling tepat menjadi distributor.

Saleh menekankan bahwa Kaltim adalah produsen pupuk terbesar di Indonesia. Komoditas ini adalah hajat hidup orang banyak, sehingga industri wajib mampu memenuhi kebutuhan semua jenis petani, baik pangan, hortikultura, maupun kebun.

Distribusi Wajib Dipegang BUMN, No Third Party!

Anggota Komisi VII DPR, Yoyo Priyo Sudibyo, menyoroti bahwa bottleneck alias titik kerawanan lambatnya sebaran pupuk ke petani berada di sisi distribusi.

Yoyo mengusulkan solusi radikal: Pihak yang mendistribusikan pupuk tidak boleh lagi pihak ketiga!

“Harus dari Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan Pupuk Indonesia,” kata Yoyo.

Alasannya jelas: Agar sistem distribusi mudah dikendalikan, plus keuntungan dari distribusi bisa masuk ke kas negara karena ditangani langsung oleh BUMN.

Command Center dan GPS Awasi Truk Angkutan!

Di sisi Pupuk Indonesia, Tina T Kemala Intan, Direktur SDM dan Umum, menjamin bahwa distribusi pupuk bersubsidi diawasi sangat ketat. Mereka menggunakan sistem canggih, yakni Command Center, di mana setiap truk pengangkut pupuk dipasangi GPS.

“Jika perjalanan truk melenceng dari jalur distribusi, maka akan ketahuan,” jelas Tina.

Pengawasan ketat ini penting karena pupuk subsidi tidak boleh dialihkan, bahkan melenceng lintas kecamatan pun dilarang keras. Pupuk Indonesia juga menggandeng TNI dan Polri untuk mengamankan proses distribusi ini. (ant/one)