Prioritas “Glow Up” atau Aspal yang Senyap?

KALIMANTAN TIMUR sedang berada di bawah lampu sorot. Sebagai beranda depan Ibu Kota Nusantara (IKN), ekspektasi publik terhadap performa pembangunan di “Bumi Etam” sedang tinggi-tingginya. Namun, di tengah riuh rendah narasi penghematan anggaran yang kerap didengungkan, sebuah kabar menyeruak dan mengusik rasa keadilan publik: rencana pengadaan mobil dinas baru bagi sang gubernur.

Secara regulasi, pengadaan kendaraan dinas mungkin sah-sah saja. Fasilitas negara memang diperlukan untuk menunjang mobilitas pemimpin daerah seluas Kaltim. Namun, dalam urusan kebijakan publik, ada hal yang jauh lebih tinggi dari sekadar “legalitas”, yakni “moralitas dan urgensi”.

Mari kita bedah realitanya. Saat ini, banyak warga di pelosok Kaltim masih harus berjibaku dengan jalur “off-road” yang dipaksakan. Jalanan rusak parah, berlubang, dan berlumpur masih menjadi santapan harian warga di jalur-jalur penghubung antarkabupaten. Bagi mereka, jalan yang mulus bukan sekadar akses, melainkan urat nadi ekonomi. Ketika infrastruktur dasar ini masih “menjerit”, rencana mendatangkan mobil mewah di depan mata tentu terasa sangat kontras, bahkan ironis.

Pemerintah sering kali meminta masyarakat untuk memaklumi keterbatasan fiskal daerah. Narasi “ikat pinggang” atau efisiensi anggaran selalu muncul saat proyek-proyek kerakyatan tertunda. Pertanyaannya: Mengapa efisiensi itu sering kali hanya berlaku untuk rakyat, namun menjadi pengecualian untuk kenyamanan pejabat?

Membeli mobil dinas baru di tengah kondisi jalan yang hancur ibarat membeli sepatu bermerek saat kaki sedang luka-luka. Sepatunya mungkin mewah, tapi lukanya tidak akan sembuh, dan jalan yang dilewati pun tetap menyakitkan.

Kaltim tidak kekurangan mobil mewah; Kaltim kekurangan jalan yang layak. Publik tidak butuh melihat gubernurnya melaju nyaman dalam kabin kedap suara di atas suspensi udara terbaru. Publik butuh melihat pemimpin yang berani menunda kenyamanan pribadi demi memastikan truk pengangkut sembako tidak terguling di jalanan provinsi yang mirip kubangan.

Gubernur Kaltim memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang berempati. Membatalkan atau setidaknya menunda rencana pengadaan ini akan mengirimkan pesan kuat: bahwa pemerintah daerah benar-benar merasakan penderitaan rakyatnya.

Pemimpin yang hebat tidak dikenal dari merk kendaraan yang ia tumpangi, melainkan dari seberapa mulus jalan yang ia bangun untuk rakyatnya. Sudah saatnya kita berhenti mengejar image dan mulai mengejar realita pembangunan yang nyata. Jangan sampai publik menyimpulkan bahwa yang sedang “Glow Up” hanyalah fasilitas birokrasi, sementara aspal di jalanan tetap mati suri. (setia wirawan)