PPU: Dari Penyangga Utama Menuju Pusat Pertumbuhan Baru di Era IKN Nusantara
Penajam, nusaetamnews.com – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini tak hanya sekadar daerah penyangga, tetapi telah memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan penetapan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia, PPU yang menjadi lokasi inti pembangunan, menghadapi dinamika dan peluang besar yang mencakup pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga isu sosial.
Dukungan Penuh dan Permintaan Pemerataan
Bupati PPU, Mudyat Noor, menyambut baik penetapan IKN sebagai ibu kota politik. Menurutnya, keputusan ini memberikan sinyal kuat keberlanjutan pembangunan dan menghilangkan keraguan bagi investor, pelaku usaha, maupun masyarakat. Hal ini diperkuat dengan terus berjalannya pembangunan infrastruktur utama di IKN, termasuk hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditargetkan mulai pindah secara bertahap.
Meskipun memberikan dukungan penuh, Pemerintah Kabupaten PPU aktif mendesak Pemerintah Pusat dan Otorita IKN untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan di wilayah sekitar. Bupati PPU menyoroti bahwa kawasan penyangga seperti Sepaku masih menghadapi tantangan seperti kesulitan air bersih dan kerusakan ruas jalan lingkungan.
“Pembangunan IKN adalah peluang besar. Namun agar manfaatnya dirasakan luas, pemerataan pembangunan di wilayah sekitar harus menjadi prioritas. Kami hanya ingin memastikan warga PPU, khususnya Sepaku, juga ikut merasakan kehadiran IKN,” ujar Mudyat Noor. PPU bahkan meminta adanya dukungan pembangunan infrastruktur di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), diibaratkan sebagai “CSR Otorita IKN” untuk warga lokal.
Fokus Pengembangan dan Isu Sosial
Dalam merespons momentum IKN, PPU mulai menggarap sektor-sektor baru sebagai tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama yang didorong, memanfaatkan potensi keindahan alam PPU, seperti Pantai Nipah-Nipah. Selain itu, sinergi antara Pemkab PPU dan Otorita IKN juga diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, pembangunan masif ini juga memunculkan tantangan sosial. Isu mengenai penggusuran dan dampak terhadap masyarakat adat di PPU, khususnya di Kecamatan Sepaku, masih menjadi perhatian. Kasus klaim lahan yang tumpang tindih dengan wilayah adat, termasuk situs-situs ritual dan makam tua, menjadi isu sensitif yang menuntut penyelesaian adil dan berkeadilan dari Otorita IKN dan pihak terkait.
Kolaborasi antara PPU, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Otorita IKN terus dilakukan, termasuk penegasan batas wilayah IKN untuk menjamin layanan publik di wilayah terdampak tetap berjalan mulus. Pemerintah pusat melalui Bappenas juga mendukung penyusunan Masterplan Kabupaten PPU untuk memperkuat perannya sebagai kawasan strategis penyangga IKN.
Kehadiran IKN adalah babak baru bagi PPU. Masa depan kabupaten ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana sinergi dengan pemerintah pusat dapat memastikan bahwa pertumbuhan IKN juga berdampak positif dan merata bagi kesejahteraan masyarakat lokal. (SW)