PPU dan IKN: Antara Infrastruktur Megah dan Kebutuhan Pemerataan Lokal
Penajam, nusaetamnews.com: Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin sentral dalam peta pembangunan nasional seiring dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan IKN yang resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik, PPU, sebagai wilayah inti dan penyangga, kini menghadapi momentum emas sekaligus tantangan berat dalam memastikan pembangunan yang merata bagi warga lokal.
Akselerasi Infrastruktur dan Kesiapan ASN
Laporan terbaru menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN berjalan sesuai rencana. Pemerintah pusat terus menggenjot penyelesaian hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencananya, ribuan ASN akan mulai dipindahkan secara bertahap dalam waktu dekat, menandakan dimulainya fungsi pemerintahan di Nusantara. Infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, dan Bandara VVIP terus dikebut.
Menanggapi hal ini, Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa penetapan IKN sebagai ibu kota politik adalah sinyal keberlanjutan yang kuat, menghilangkan keraguan bagi semua pihak. Pihak Pemkab PPU sendiri memprioritaskan detail infrastruktur penunjang, termasuk wacana pembangunan Jembatan Riko untuk memperlancar konektivitas di wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN.
Tekanan Lokal dan Jeritan Pemerataan
Di balik gemerlap IKN, Pemkab PPU secara tegas menyuarakan perlunya pemerataan pembangunan di luar KIPP. Bupati Mudyat Noor menyoroti disparitas yang masih terjadi, terutama di Kecamatan Sepaku, yang merupakan bagian vital dari IKN. Isu krusial yang diangkat meliputi:
- Akses Air Bersih: Kesulitan air bersih yang masih dialami warga di beberapa desa.
- Jalan Lingkungan Rusak: Kondisi banyak ruas jalan lingkungan yang belum tersentuh perbaikan.
- Dampak Pemangkasan Anggaran: Pemangkasan dana transfer dari pusat yang dinilai memberatkan PPU, sementara beban daerah penyangga semakin besar.
PPU mendesak Otorita IKN dan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga, bahkan menantang para pemangku kepentingan IKN untuk berdiskusi terbuka agar tidak ada ketimpangan antara IKN dan daerah sekitarnya.
Sektor Ekonomi Baru dan Isu Masyarakat Adat
IKN dipandang sebagai pemicu untuk mengubah struktur ekonomi PPU. Pemkab mulai fokus menggarap sektor-sektor non-migas, dengan pariwisata menjadi tumpuan baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Destinasi seperti Pantai Nipah-Nipah didorong untuk dikembangkan, didukung oleh sinergi dengan Otorita IKN dan investor swasta. Selain itu, kolaborasi dalam sektor ketahanan pangan juga terus dijalin untuk menyuplai kebutuhan IKN.
Namun, pembangunan cepat ini juga memicu masalah sosial, terutama terkait lahan dan masyarakat adat. Laporan dari organisasi masyarakat adat menyoroti adanya penggusuran dan klaim lahan oleh proyek-proyek IKN, bahkan mengancam situs-situs ritual dan makam tua di wilayah adat. Penyelesaian konflik lahan ini menjadi agenda mendesak bagi Otorita IKN dan Pemkab PPU untuk memastikan pembangunan IKN tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal. Dengan segala dinamika ini, masa depan PPU sebagai “kota penyangga” akan ditentukan oleh seberapa efektif pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi untuk memastikan manfaat IKN benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Penajam Paser Utara. (SW)