Potret Miris Pendidikan Kaltim: Jurang Kota dan Pedalaman Menganga, Lulusan SD Dominasi Desa!
SAMARINDA (nusaetamnews.com) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti isu kritis di Kalimantan Timur (Kaltim): ketimpangan kualitas pendidikan yang parah antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Akar masalahnya? Faktor sosial ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan di hadapan pegiat pendidikan Kaltim di Samarinda, Kamis, bahwa data BPS jelas menunjukkan jurang menganga ini.
“Problem utamanya adalah ketidaksetaraan antarwilayah. Data BPS memperlihatkan pemilik pendidikan tinggi hanya ada di kota-kota,” kata Hetifah.
Fakta Keras di Pedalaman
- Penduduk di desa dan pedalaman Kaltim didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD).
- Kondisi sosial ekonomi siswa berbanding lurus dengan skor akademik (literasi membaca dan matematika).
Solusi Intervensi Pusat dan Daerah
Pemerintah kini berupaya memutus rantai kendala ekonomi yang menghambat pendidikan ini lewat intervensi strategis:
- Pusat: Program fresh Makan Bergizi Gratis di sekolah.
- Daerah (Pemprov Kaltim): Program beasiswa “Gratispol” bagi pelajar dan mahasiswa, demi pemerataan akses.
Evaluasi Bukan untuk Merasa Rendah Diri
Hetifah menjelaskan, evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik sangat diperlukan. Tujuannya bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa minder, melainkan untuk:
- Pemetaan Akurat: Memastikan strategi peningkatan mutu pendidikan bisa dilakukan secara setara di semua wilayah.
- Kebijakan Aplikatif: Masukan dari guru dan kepala sekolah di daerah sangat penting agar kebijakan yang dibuat pusat benar-benar bisa diterapkan di lapangan.
Saat ini, Komisi X tengah menggodok revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Harapannya, regulasi baru ini mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah, sehingga standar pendidikan di pedalaman bisa setara dengan di perkotaan. (ant/one)