Pendapatan 2025 Tak Tercapai, Gubernur Kaltim Minta Bapenda Jemput Bola
SAMARINDA – Target pendapatan daerah Kalimantan Timur tahun 2025 tak sepenuhnya tercapai. Dari proyeksi Rp19,14 triliun, realisasi hanya menyentuh Rp17,86 triliun. Selisih lebih dari Rp1 triliun itu menjadi catatan serius di awal 2026.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud tak ingin kondisi serupa terulang. Mengawali tahun anggaran baru, ia langsung memberi peringatan tegas kepada perangkat daerah pengampu pendapatan, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), agar bekerja lebih agresif dan terukur.
“Khususnya Bapenda tidak boleh hanya menunggu bola, harus jemput bola,” tegas Rudy, belum lama ini.
Seruan itu bukan sekadar slogan. Gubernur meminta jajaran Bapenda turun langsung ke lapangan, memperkuat basis data wajib pajak, menyisir potensi yang belum tergarap, sekaligus mengintensifkan penagihan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta dipacu maksimal.
Menurutnya, potensi penerimaan masih terbuka lebar jika aparatur lebih proaktif. Termasuk di dalamnya Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan yang dinilai belum optimal.
“Tolong kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan menunggu apa yang bisa dikerjakan,” pesannya mengingatkan.
Tak hanya fokus pada pajak rutin, Rudy juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Kabupaten dan kota penghasil sumber daya alam diminta lebih sinkron dengan provinsi dalam mengawal sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Ia menilai, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap kas daerah harus benar-benar terukur dan lebih dimaksimalkan.
Rudy bilang, peningkatan PAD bukan semata mengejar kekurangan angka tahun lalu. Kemandirian fiskal menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Kaltim, terlebih dengan posisi strategis sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Apalagi, di tengah kebijakan efisiensi nasional dan potensi penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD), daerah tidak bisa lagi terlalu bergantung pada pusat. Menguatkan sumber pendapatan sendiri menjadi pilihan realistis.
“Yakinlah, jika kita bersungguh-sungguh, kita akan berhasil. Bismillah,” tutupnya.
Tahun 2026 pun dipatok sebagai momentum pembenahan. Bukan hanya memperbaiki angka, tetapi juga membangun sistem pemungutan yang lebih aktif, transparan dan berbasis data agar kebocoran bisa ditekan dan potensi yang selama ini tersembunyi bisa muncul ke permukaan.
Ia juga mengingatkan agar Bapenda lebih memaksimalkan kerja sama dan koordinasi dengan daerah-daerah penghasil sumber daya alam, termasuk pertanian, perkebunan dan kehutanan.