Para Gubernur Ingin Pusat Mendengar Suara Daerah untuk APBN 2027
BALI – Para gubernur di Indonesia berkumpul di Denpasar, Jumat (13/2/2026). Rapat ini merupakan kelanjutan dari Munas APPSI di Jakarta pada Oktober 2025 dan pengukuhan pengurus periode 2025–2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN ), beberapa pekan lalu. Para gubernur ingin memperjelas posisi daerah di tengah kebijakan nasional yang sangat bergerak dinamis.
Rapat pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang juga menjabat Ketua Umum APPSI.
Dalam forum itu, Rudy Mas’ud menekankan pentingnya daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, APPSI harus menjadi ruang bersama untuk menyatukan sikap, terutama saat pemerintah pusat mulai membahas APBN 2027.
“Kita perlu ikut memberi warna dalam penyusunan anggaran. Daerah punya hak untuk menyampaikan pandangan,” kata Rudy.
Isu dana transfer dari pusat juga ikut dibahas. Rudy mengakui daerah masih
membutuhkan dukungan fiskal dari pusat. Namun ia mengingatkan, ketergantungan tidak bisa berlangsung terus-menerus. Daerah harus lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Di sisi lain, APPSI menegaskan sikap tetap mendukung kebijakan nasional. Sinergi pusat dan daerah disebut sebagai kunci untuk menjaga arah pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa selaku Sekretaris Jenderal, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Papua Pegunungan John Tabo bersama perwakilan provinsi lain.
Hendrik Lewerissa menambahkan, kekuatan APPSI akan terlihat jika seluruh anggota aktif dan solid. Ia mendorong adanya agenda bersama dengan Presiden dan Menteri Keuangan agar aspirasi daerah tidak berhenti di ruang rapat.
Rapat ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai provinsi, termasuk jajaran Pemprov Kaltim dan pengurus APPSI.
Di tengah dinamika fiskal dan pembangunan, para gubernur sepakat daerah ingin didengar, bukan sekadar menerima keputusan.