Omon-omon Naik Pajak? Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif PPh 21 Gak Bakal Naik dalam Waktu Dekat!
Jakarta, nusaetamnews.com : Kabar burung soal kenaikan pajak penghasilan (PPh 21) langsung ditepis oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu memastikan pemerintah tidak punya rencana mengubah tarif pajak sebelum ekonomi Indonesia benar-benar “berotot”.
Pernyataan ini muncul merespons simulasi International Monetary Fund (IMF) yang menyarankan peningkatan bertahap PPh karyawan sebagai opsi pembiayaan investasi publik. Meski memuji ide IMF, Purbaya menegaskan prioritas pemerintah saat ini bukan membebani kantong warga, melainkan memperkuat pondasi ekonomi.
“Usulan IMF itu bagus, tapi saya sudah bilang: sebelum ekonomi kuat, kita nggak akan ubah-ubah tarif pajak. Fokus kita sekarang ekstensifikasi dan tutup kebocoran pajak,” tegas Purbaya usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2).
Fokus “Gedein” Kue Ekonomi, Bukan “Pajakin” Rakyat
Alih-alih menaikkan persentase pajak, Menkeu memilih strategi yang lebih smart. Pemerintah bakal fokus pada perluasan basis pajak dan perbaikan kepatuhan (tax compliance). Tujuannya agar defisit anggaran tetap aman di bawah 3 persen secara alami tanpa perlu menambah beban wajib pajak.
“Saya pastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dulu, otomatis setoran pajak bakal lebih tinggi. Jadi, angka defisit 3 persen itu bisa kita hindari secara otomatis,” tambahnya.
Simulasi IMF: Investasi vs Defisit
Dalam laporan terbarunya, “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment”, IMF memang menyebut Indonesia butuh modal gede untuk jadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Catatan penting dari laporan IMF:
- Ruang Fiskal: Investasi publik perlu dibarengi sumber pendapatan baru agar defisit nggak jebol melewati batas 3 persen PDB.
- Hanya Simulasi: IMF mengklarifikasi bahwa kenaikan PPh karyawan dalam laporan tersebut hanyalah model simulasi ekonomi, bukan rekomendasi kebijakan yang bersifat mengikat (mandatori).
- Defisit 2025: Saat ini, defisit Indonesia tercatat berada di angka 2,92 persen terhadap PDB, alias mepet banget dengan ambang batas.
PR Besar: Efisiensi Belanja
Bukan cuma soal cari duit, IMF juga menyentil soal cara pemerintah “bakar” duit. Ada indikasi efficiency gap, di mana dampak investasi publik di Indonesia masih terasa terbatas dalam jangka pendek.
IMF pun memberikan tips buat pemerintah:
- Perketat Seleksi Proyek: Jangan asal bangun, harus ada evaluasi yang tajam.
- Kualitas Manajemen: Tingkatkan efisiensi manajemen investasi publik.
- Tepat Sasaran: Pastikan setiap rupiah belanja negara punya impact nyata ke masyarakat.(ant/one)