Negara di Tengah Kedaulatan Timah Analisis Penegasan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Bangka Belitung

Kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Hor) Purn. Sjafrie Sjamsoeddin, di Bangka Tengah, Bangka Belitung, pada Rabu (19/11/2025) bukan sekadar meninjau Latihan Gabungan TNI. Kunjungan tersebut membawa pesan politik dan kedaulatan yang tegas: “Negara tidak boleh kalah dari praktik penambangan bijih timah ilegal.”

Pernyataan ini muncul di tengah maraknya aktivitas penambangan timah ilegal, khususnya di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Pernyataan Menhan, yang didampingi oleh latihan militer berskala besar, menggarisbawahi eskalasi masalah pertambangan ilegal dari isu kriminal biasa menjadi isu keamanan sumber daya strategis nasional.

Eskalasi Masalah: Timah sebagai Ancaman Kedaulatan

Keterlibatan langsung Menteri Pertahanan dan penempatan personel TNI dalam latihan gabungan—yang melibatkan 41.397 personel—menunjukkan bahwa Pemerintah memandang penambangan ilegal timah bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, tetapi ancaman terhadap ketahanan dan kedaulatan ekonomi negara.

Pesan Kunci Menhan:

1. Penindakan Tegas: Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kegiatan penambangan ilegal yang ditemukan akan ditindaklanjuti secara hukum maupun administrasi.
2. Basis Data Akurat: Penindakan tidak bersifat reaksioner, melainkan didasarkan pada data akurat yang dihimpun oleh tim Penegakan Kedaulatan dan Hukum (PKH) yang sebelumnya telah melakukan penelusuran.
3. Langkah Lanjutan: Secara geografis, lokasi penambangan ilegal telah ditutup. Namun, aspek regulasi dan tata kelola selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penyerahan isu regulasi ke Kementerian ESDM mengindikasikan bahwa intervensi militer (TNI) bersifat pengamanan dan penegakan hukum di lapangan, sementara solusi jangka panjang untuk tata kelola pertambangan tetap berada di ranah sipil-administratif.

Dimensi Strategis Latihan Gabungan TNI

Pemilihan Bangka Belitung sebagai lokasi latihan terintegrasi TNI bukanlah kebetulan. Menhan Sjafrie secara eksplisit menghubungkan latihan gabungan tersebut dengan fungsi pertahanan nasional:

“Kehadiran TNI dalam latihan gabungan di Bangka Belitung juga untuk memastikan keamanan sumber daya strategis nasional, terutama sektor pertambangan timah.”

Tiga Alasan Utama Pemilihan Babel:

1. Pengamanan Sumber Daya Strategis: Timah adalah komoditas strategis nasional. Eksploitasi ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan stabilitas pasar komoditas.
2. Posisi Geografis dan Ekonomi: Bangka Belitung dinilai memiliki posisi yang sangat strategis di jalur laut antara Sumatra dan Jawa, menjadikannya wilayah dengan nilai geografis dan ekonomis yang signifikan untuk dipertahankan.
3. Penguatan Militer di Titik Rawan: Latihan ini berfungsi memperkuat kehadiran militer di daerah yang rawan eksploitasi ilegal dan potensi konflik sumber daya, mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku ilegal bahwa pengamanan sumber daya alam telah menjadi prioritas pertahanan.

Implikasi dan Proyeksi

Langkah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ini menunjukkan pergeseran paradigma, di mana ancaman non-tradisional seperti illegal mining kini ditanggapi dengan mobilisasi kekuatan pertahanan.

Implikasi Kebijakan:

• Sinergi Sipil-Militer: Penanganan masalah ini menuntut sinergi yang lebih erat antara fungsi pertahanan (TNI/Kemhan), penegakan hukum (Tim PKH/Kepolisian), dan regulator (Kementerian ESDM).
• Peran TNI yang Diperluas: TNI semakin diperankan dalam pengamanan aset dan komoditas strategis nasional di luar tugas pertahanan tradisional.
• Fokus pada Akurasi Data: Penekanan pada penggunaan data akurat oleh tim PKH menunjukkan pentingnya intelijen dan pemetaan wilayah untuk operasi penindakan yang efektif dan tidak diskriminatif.

Keputusan negara untuk mengerahkan kekuatan pertahanan yang masif di Bangka Belitung menegaskan kembali bahwa pengamanan kekayaan alam, dalam hal ini timah, adalah bagian integral dari menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana langkah penutupan geografis ini dapat diterjemahkan menjadi solusi regulasi yang berkelanjutan dan mencegah praktik tambang ilegal kembali muncul di masa depan. (setia Wirawan)