Nasib Guru PPPK Paruh Waktu: Pemerintah Lagi “Godok” Solusi Terbaik, Sabar Ya!
Jakarta, nusaetamnews.com : Kabar penting buat para pejuang pendidikan! Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, baru saja kasih update soal nasib guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Nggak main-main, urusan ini langsung dibahas dalam rapat “keroyokan” lintas kementerian di kantor Kemenko PMK. Tujuannya satu: cari jalan tengah yang paling adil buat para guru.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Dua hari lalu, Abdul Mu’ti sudah duduk bareng Menteri Keuangan, Menag, Mendagri, Menpan RB, hingga Kepala BKN. “Kami sedang mencari jalan keluar terbaik, khususnya buat guru non-ASN yang belum tersertifikasi. Tunggu ya sampai ada keputusan resmi,” ujarnya saat berkunjung ke Cianjur, Sabtu.
Breakdown: Nggak Ada Lagi Istilah “Honorer”?
Biar nggak gagal paham, dalam undang-undang sebenarnya istilah “guru honorer” itu sudah nggak ada. Sekarang kategorinya cuma dua:
- ASN (PNS & PPPK).
- Non-ASN: Nah, yang ini dibagi lagi jadi dua kelompok:
- Sudah Sertifikasi: Kelompok ini bisa dibilang lebih “adem” karena tunjangannya lumayan, bisa mencapai Rp2 juta per bulan plus tunjangan penempatan yang langsung masuk rekening.
- Belum Sertifikasi: Inilah yang lagi diprioritaskan pemerintah buat dicarikan solusinya.
Kondisi di Lapangan: Kasus Cianjur
Di Cianjur sendiri, situasinya cukup tricky. Ada sekitar 1.576 guru honorer yang nasibnya masih “menggantung” karena nggak masuk usulan formasi PPPK 2025.
Kenapa mereka nggak masuk formasi?
- Pemkab Cianjur sebenarnya sudah usulin 7.000+ formasi PPPK paruh waktu.
- Khusus tenaga pendidikan, yang diajukan cuma 2.800 orang.
- Masalahnya: Banyak yang nggak lolos syarat administrasi, terutama soal masa kerja yang minimal harus 2 tahun (terdata di Dapodik).
Apa Langkah Selanjutnya?
Disdikpora Cianjur sekarang dalam posisi wait and see menunggu komando dari pusat. Harapannya, pemerintah pusat bisa buka peluang lagi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Pesan dari Mendikdasmen: Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan transisi status ini nggak merugikan guru, tapi tetap sesuai dengan aturan main yang berlaku.
Kesimpulannya: Buat kamu atau kerabat yang lagi berjuang di jalur non-ASN, kuncinya sekarang adalah memantau hasil rapat lintas kementerian tersebut. Semoga ada “kado manis” dalam waktu dekat! (ant/one)