Mode Frugal Living Aktif! TKD Anjlok Rp 1,3 T, Ini Program yang Tetap On dan Belanja yang Kena Pangkas di Samarinda!
SAMARINDA IRIT MODE – Penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga diprediksi anjlok Rp1,3 triliun untuk tahun 2026 memaksa Pemkot Samarinda pasang mode disiplin fiskal total. Ini bukan sekadar penghematan, tapi momentum untuk ‘bersih-bersih’ anggaran agar kota tetap running tanpa harus mengorbankan warga!
So, mana yang tetap prioritas dan mana yang di-cancel atau ditunda? Check this out!
Program yang Nggak Tersentuh (Wajib Aman!)
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa efisiensi tidak akan menyentuh program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kesejahteraan pegawai.
| Kategori Prioritas | Detail Program yang Dijamin Aman | Why It Matters (Pentingnya) |
| Kesejahteraan Pegawai | Gaji ASN, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), honor P3K dan non-ASN. | Menjaga ‘suasana kebatinan’ pegawai agar pelayanan publik tetap optimal dan profesional. |
| Penguatan Komunitas | Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) | Program berbasis RT ini dinilai paling berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput dan tidak boleh mati. |
| Layanan Dasar | Sektor Pendidikan dan Kesehatan. | Pelayanan publik esensial yang wajib dipertahankan kualitasnya meskipun anggaran terbatas. |
| Infrastruktur Kunci | Program Pengendalian Banjir dan Penyediaan Air Bersih. | Proyek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi janji utama Pemkot. |
Belanja yang Kena Pangkas (Mode Hemat Dimulai!)
Efisiensi besar-besaran difokuskan pada belanja operasional dan non-prioritas yang dinilai tidak mendesak dan tidak memberikan dampak langsung ke masyarakat.
- Perjalanan Dinas (Perdin): Ini jadi salah satu pos yang paling diketatkan. Perdin yang tidak mendesak atau dapat diganti dengan rapat online akan dipangkas habis.
- Konsumsi Rapat & Pelatihan: Pemkot mulai menerapkan ‘budaya hemat’ dari hal kecil, seperti meniadakan konsumsi (nasi kotak) dalam rapat-rapat internal. Pelatihan dan workshop yang tidak mendesak juga ditunda.
- Administrasi & Pemeliharaan: Belanja pemeliharaan dan operasional kantor (listrik, air, AC) diperketat. Ditekankan budaya hemat energi di lingkungan kerja.
- Belanja Modal Non-Prioritas: Proyek-proyek pembangunan skala besar yang belum dimulai, seperti kelanjutan Teras Samarinda tahap III, kemungkinan besar akan ditinjau ulang atau ditunda hingga kondisi fiskal daerah membaik.
- Pokok Pikiran (Pokir) DPRD: Kegiatan yang bersumber dari Pokir anggota dewan juga akan disesuaikan secara realistis dengan kondisi anggaran.
Wali Kota Andi Harun: “Ini menjadi momentum pendisiplinan penggunaan anggaran yang diprediksi terjadi hingga 2027 mendatang. Kami ubah krisis ini menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola keuangan agar lebih efisien dan transparan.” (one)