Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim Masuk Radar KPK: Jangan Sampai Ada ‘Mark-up’!
Jakarta, musaetamnews.com : Skandal pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, senilai Rp8,5 miliar akhirnya sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini mengonfirmasi tengah memantau ketat isu yang sedang viral di jagat media sosial tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memperingatkan Rudy Mas’ud agar setiap penggunaan anggaran daerah wajib berbasis perencanaan matang dan kebutuhan riil, bukan sekadar gaya hidup atau gengsi.
Area Rawan Korupsi: KPK Pasang Mata
Budi menegaskan bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah salah satu “lumbung” terjadinya tindak pidana korupsi. KPK mengendus adanya celah penyimpangan dalam mekanisme belanja barang mewah seperti ini.
“Kami ingatkan, jangan sampai kebutuhan riilnya A, tapi yang dibelanjakan B. Pengondisian, mark-up harga, hingga penurunan spesifikasi (downgrade specs) harus dipastikan tidak terjadi. Apakah mekanismenya sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” tegas Budi di Jakarta, Jumat (27/2).
Dalih ‘Marwah’ yang Berujung Sorotan
Sebelumnya, Rudy Mas’ud memicu kontroversi publik setelah menyebut pembelian mobil seharga miliaran rupiah tersebut dilakukan demi menjaga “marwah” Kalimantan Timur. Ia juga berdalih bahwa spesifikasi mobil tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Namun, alasan tersebut justru menuai kritik tajam dari masyarakat yang menilai anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk sektor publik yang lebih mendesak.
Golkar Ikut ‘Tegur’ Rudy Mas’ud
Tak hanya KPK, internal partai pun mulai gerah. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengaku telah memberikan peringatan kepada kadernya tersebut terkait pernyataan kontroversial soal mobil dinas itu.
Partai berlambang pohon beringin ini meminta Rudy Mas’ud untuk lebih sensitif dan mendengarkan suara rakyat, terutama di tengah semangat efisiensi anggaran negara.
“Kami meminta Gubernur Kaltim untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat di tengah situasi efisiensi saat ini,” pungkas Sarmuji. (ant/one)