Menyusul Insiden Penabrakan Fender Jembatan Mahulu, Gubernur Kaltim Minta Tongkang Sementara Tidak Melintas
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil sikap tegas menyusul berulangnya insiden penabrakan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) oleh kapal tongkang batu bara.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan selama belum ada kejelasan dan standar pengolongan yang aman, ponton dilarang melintas di bawah jembatan.
Penegasan itu disampaikan Rudy Mas’ud saat memimpin Rapat Terpadu Pengolongan Alur Sungai Mahakam di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kajati Kaltim Dr Supardi, Sekda Sri Wahyuni, serta unsur KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda dan perangkat daerah terkait.
Rapat digelar sebagai respons atas dua insiden serius dalam waktu berdekatan. Fender pelindung Jembatan Mahulu ditabrak kapal tongkang pada 23 Desember 2025 dan kembali terjadi pada 3 Januari 2026.
Akibatnya, struktur pelindung jembatan hilang dan berpotensi membahayakan konstruksi utama.
“Ini bukan kejadian sekali. Dua kali dalam dua minggu. Kita tidak boleh menganggap remeh. Kita harus melakukan mitigasi serius dan memperbaiki tata kelola pengolongan di seluruh jembatan di Sungai Mahakam,” kata Rudy kepada para wartawan usai pertemuan.
Rudy menekankan, selama fender belum terbangun dan standar keselamatan belum jelas, tidak boleh ada kapal, terutama tongkang batu bara melintas di bawah Jembatan Mahulu.
Rudy minta KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator agar bertindak tegas. Rudy meminta agar selama belum ada fender, tidak boleh ada aktivitas pelayaran melintas di bawah Jembatan Mahulu.
“Kalau memang terpaksa dilakukan pengolongan, wajib ada assist atau escort. Tidak boleh tanpa pengawalan,” tandasnya.
Menurutnya, Sungai Mahakam memang menjadi urat nadi perekonomian Kaltim. Namun keselamatan masyarakat yang melintasi jembatan setiap hari jauh lebih utama.
“Kami tidak ingin menghambat ekonomi. Tapi keselamatan masyarakat adalah yang paling penting. Ini tidak bisa ditawar. Jangan sampai kita menunggu kejadian besar baru bertindak,” tegasnya lagi.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Kaltim juga merencanakan pembangunan pelabuhan tambat atau rest area kapal tongkang di sepanjang Sungai Mahakam. Langkah ini untuk menertibkan kapal bermuatan maupun kosong agar tidak semrawut dan mengganggu alur pelayaran.
“Kita akan atur dari hulu sampai hilir. Akan ada rapat teknis lanjutan antara KSOP, Dishub, PUPR, dan Distrik Navigasi untuk menyiapkan lokasi tambat kapal agar Sungai Mahakam tertib dan aman,” pungkasnya. (ray).