Menjahit Kaltim, Menjemput Era Kebangkitan Konektivitas 2026

Provinsi Kalimantan Timur kini berada di persimpangan sejarah yang krusial. Memasuki usia ke-69 pada awal 2026 ini, Benua Etam bukan lagi sekadar lumbung energi nasional, melainkan episentrum pertumbuhan baru dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, kemegahan IKN akan terasa hambar jika daerah-daerah penyangganya masih berkutat dengan persoalan klasik: keterisolasian. Inilah mengapa komitmen Gubernur Rudy Mas’ud untuk menjadikan 2026 sebagai “Era Kebangkitan Konektivitas” patut kita kawal bersama.

Masalah infrastruktur jalan di Kalimantan Timur berakar pada ketimpangan aksesibilitas antara wilayah pesisir yang relatif maju dengan daerah pedalaman (seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat) yang masih terisolasi akibat kondisi geografis ekstrem berupa rawa dan hutan. Tantangan utama terletak pada tingginya biaya pembangunan serta pemeliharaan karena beban berat truk logistik industri (pertambangan dan sawit) yang sering kali melampaui kapasitas kelas jalan, diperparah dengan ketergantungan pada anggaran pusat yang belum sepenuhnya sinkron dengan kecepatan pertumbuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai episentrum baru.

Fokus Pemprov Kaltim pada penguatan akses antardaerah bukanlah pilihan tanpa alasan. Peresmian jalan strategis Tering–Ujoh Bilang sepanjang 28 km yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu adalah bukti nyata bahwa pemerintah mulai “menjemput” mereka yang selama ini terpinggirkan oleh jarak. Kita tidak boleh lagi mendengar narasi tentang warga Mahakam Ulu yang harus bertaruh nyawa di riam sungai hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan, atau petani di pesisir Kutai Timur yang hasil buminya busuk karena truk logistik terjebak lumpur.

Namun, mewujudkan impian “Kaltim Merdeka Akses” bukanlah perkara mudah. Tantangannya nyata dan berlapis:

• Kesenjangan Anggaran: Di satu sisi, visi konektivitas sangat ambisius, namun di sisi lain, anggaran infrastruktur fisik menghadapi dinamika efisiensi. Pemprov dituntut kreatif dalam mengelola sisa anggaran dan menjemput bola ke pemerintah pusat agar IKN tidak menjadi “menara gading” yang tumbuh sendirian di tengah infrastruktur daerah penyangga yang tertinggal.
• Geografi yang Menantang: Topografi Kaltim yang didominasi hutan, rawa, dan sungai besar memerlukan teknologi konstruksi yang mumpuni serta biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
• Konektivitas Digital: Di era modern, konektivitas bukan hanya soal aspal. Upaya Diskominfo Kaltim memprioritaskan internet satelit untuk desa-desa blank spot pada 2026 adalah langkah cerdas untuk memastikan transformasi digital berjalan beriringan dengan pembangunan fisik.

Kita berharap, janji pemerintah pada 2026 ini bukan sekadar retorika seremoni ulang tahun provinsi. Konektivitas adalah urat nadi ekonomi. Ketika jalan terhubung, biaya logistik akan turun, ketimpangan harga barang di pedalaman akan terkikis, dan kemakmuran tidak lagi hanya menumpuk di Balikpapan atau Samarinda.

Pemerintah Provinsi Kaltim harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar menjadi “lompatan” nyata, bukan sekadar tambal sulam rutin. 2026 harus menjadi tahun di mana kita berhenti bicara tentang daerah terpencil, karena pada akhirnya, semua sudut Kaltim adalah bagian tak terpisahkan dari jantung masa depan Indonesia.

Salam Redaksi

Setia Wirawan