Mengintip Power Play Dayak di Birokrasi Kaltim: Dominasi yang Belum Tercatat Jelas
Samarinda, Kaltim – Suku Dayak kini nggak bisa dipandang sebelah mata di lingkup birokrasi Kalimantan Timur (Kaltim). Secara kasat mata, jumlah dan pengaruh mereka terasa makin kuat, terutama dalam posisi strategis. Namun, ada satu plot twist yang relate banget dengan isu akuntabilitas: data akurat terkait jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Suku Dayak di lingkungan Pemprov Kaltim ternyata super sulit ditemui.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memang merilis data PNS Kaltim secara rutin. Data yang ada biasanya memuat rincian berdasarkan:
- Golongan: Dominasi ada di Golongan III (sekitar 60-61% dari total PNS).
- Jenis Jabatan: Paling banyak diisi oleh Jabatan Fungsional Tertentu.
- Jenis Kelamin: Jumlah PNS Perempuan cenderung lebih banyak.
- Total PNS Pemprov Kaltim: Data total PNS di lingkungan Pemprov Kaltim berada di kisaran belasan ribu orang (tergantung tahun data).
Masalahnya? Data tersebut TIDAK mencantumkan rincian berdasarkan suku bangsa atau etnis.
Ini artinya: Meskipun kita melihat banyak wajah Dayak di kantor-kantor Pemprov, angka pasti tentang persentase mereka di tengah PNS yang didominasi oleh pendatang (seperti Jawa, Bugis, dan Banjar) menjadi “kotak hitam” dalam birokrasi.
Populasinya Nggak Kecil: Modal Kuat Dayak Kaltim
Untuk mengukur power Dayak di Kaltim, kita bisa melihat data populasi. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010: Suku Dayak adalah kelompok etnis terbesar keempat di Kaltim, dengan jumlah sekitar 351.437 jiwa atau hampir 10% dari total populasi Kaltim. (Catatan: Angka ini bisa lebih tinggi di Kaltim yang sekarang, terutama dengan pemekaran wilayah). Implikasinya: Dengan 10% populasi, tuntutan representasi yang proporsional dalam birokrasi adalah hal yang wajar. Ketidaktersediaan data spesifik PNS berdasarkan suku ini justru memicu pertanyaan: Apakah representasi sudah adil dan seimbang?
Meski data kuantitatif Dayak di birokrasi nggak terbuka, peran kualitatif mereka sangat krusial, terutama karena Kaltim adalah lokasi IKN Nusantara. Dalam konteks pembangunan IKN, muncul desakan kuat dari Dewan Adat Dayak (DAD) dan tokoh-tokoh lokal agar ada kuota afirmasi (jalur khusus) bagi putra-putri Dayak untuk mengisi posisi di Otorita IKN (OIKN) maupun di birokrasi Pemprov. Kemudian , Bukan sekadar bagi-bagi kursi. Para birokrat Dayak adalah pihak yang paling kompeten dalam: Mengurus izin Hak Ulayat, Memastikan perlindungan budaya dan bahasa lokal (Paser, Kenyah, Benuaq, dsb) di tengah arus urbanisasi IKN.Menciptakan kebijakan pro-local. (NAW)