Luas Hampir Sama, Uang Kaltim Tak Segede Jawa, Butuh Perhatian Pusat untuk Insfratruktur
Tahukah Anda, luas daratan Kalimantan Timur mencapai 127.346,92 kilometer persegi, nyaris setara dengan seluruh Pulau Jawa yang 128.297 kilometer persegi. Hamparannya luas, jarak antarkabupaten jauh dan banyak wilayah masih terpisah sungai serta perbukitan.
Tapi ada satu perbedaan mencolok, kekuatan anggaran. Jika ditotal, APBD seluruh provinsi di Jawa tahun lalu menembus Rp183 triliun. Sementara Kalimantan Timur hanya Rp21,74 triliun. Tahun ini bahkan turun menjadi Rp15,15 triliun akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp6–7 triliun.
Padahal, dari tanah inilah ratusan triliun rupiah nilai ekspor sumber daya alam mengalir setiap tahun. Mulai dari minyak dan gas, batu bara hingga sawit. Dalam beberapa tahun terakhir nilainya mencapai Rp500 triliun, Rp400 triliun, hingga Rp350 triliun. Namun yang kembali ke daerah dalam struktur APBD tak sampai Rp10 triliun tahun lalu. Tahun ini, komponen TKD yang tersisa hanya sekitar Rp4 triliun.
Kontras itu terasa nyata di lapangan
Di sejumlah ruas jalan nasional, kondisi belum sepenuhnya layak. Longsor, penurunan badan jalan, hingga kerusakan masih dijumpai. Jalur Sangatta–Sangkulirang, misalnya, ditemukan sekitar 50 titik longsor dan penurunan badan jalan saat ditinjau Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam kunjungan kerjanya ke Kutai Timur beberapa hari lalu.
Kaltim hingga kini tetap menjadi penyangga penting neraca perdagangan nasional. Namun di sisi lain, perjuangan membangun konektivitas dasar seperti jalan dan jembatan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Mendesak Perhatian Pusat
Beberapa bulan lalu, Gubernur Rudy Mas’ud bertemu Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Perjuangan untuk alokasi APBN agar jalan nasional di Kaltim perlu diperkuat. Tanpa dukungan pusat, sulit mengejar ketertinggalan infrastruktur di wilayah seluas ini.
Namun di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah provinsi memilih tetap bergerak. Sejak 2025, bersama Wakil Gubernur Seno Aji, perhatian besar diarahkan pada infrastruktur. Alasannya sederhana, jalan adalah urat nadi ekonomi. Tanpa konektivitas, hasil bumi tak bergerak, logistik mahal, dan pemerataan hanya jadi slogan.
Salah satu langkah strategis adalah membuka jalur perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara. Pada 2025, pembangunan Jalan Long Bagun–Long Boh (batas Kaltara) dialokasikan Rp28,3 miliar melalui APBD Kaltim, menghasilkan timbunan pilihan berbutir sepanjang 2 kilometer.
Jalur darat menuju Mahakam Ulu kini sudah terbuka, tak lagi sepenuhnya bergantung pada Sungai Mahakam. Kolaborasi APBN turut mempercepat akses tersebut.
Dalam APBD 2025, pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang digelontorkan Rp207,1 miliar dengan panjang terbangun 18,7 kilometer. Sementara ruas Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai mendapat Rp21,6 miliar dengan progres 3 kilometer.
Hasilnya mulai terlihat. Jalan provinsi berstatus mantap kini mencapai 805,81 kilometer atau 85,83 persen—naik dari tahun sebelumnya 771,83 kilometer atau 82,21 persen. Rekonstruksi jalan pun melonjak dari 68,08 kilometer pada 2024 menjadi 120 kilometer pada 2025. Enam jembatan dibangun, sama seperti tahun sebelumnya.
Salah satu penanda penting adalah rampungnya Jembatan Nibung, penghubung Kutai Timur menuju Berau lewat jalur pesisir. Proyek yang tertunda 13 tahun itu akhirnya diresmikan pada 24 Februari 2026 oleh Gubernur Rudy Mas’ud.
Bagi masyarakat, jembatan itu bukan sekadar bentang baja dan beton. Ia memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan membuka isolasi wilayah. Di daerah seluas Jawa dengan anggaran jauh lebih kecil, setiap kilometer jalan dan setiap jembatan punya arti strategis.
“Konektivitas adalah kunci pemerataan dan kesejahteraan. Meski anggaran terbatas, kita akan tetap membangun jalan dan jembatan,” tegas Rudy Mas’ud saat meninjau jalan menuju Sangkulirang dan Kaubun.
Di atas kertas, angka-angka fiskal mungkin tampak timpang. Namun di lapangan, perjuangan membangun tetap berjalan. Kaltim mungkin seluas Jawa, tetapi dengan anggaran yang tak sebanding, setiap rupiah harus bekerja lebih keras.