Lahan 116 Hektare Milik PT MSJ Disita Negara! Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Kukar
KUTAI KARTANEGARA (nusaetamnews.com) Sinyal keras buat para penjarah sumber daya alam! Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) baru saja mengambil alih paksa lahan konsesi tambang PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) seluas 116,90 hektare di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara (Kukar).
Pengambilalihan lahan ini adalah bukti komitmen all-out pemerintah melawan praktik tambang ilegal.
Tak Ada Kompromi: Tambang Ilegal Harus Tumbang
Muhammad Yusuf Ateh, Pengarah Satgas PKH (yang juga Kepala BPKP RI), tak main-main. “Tidak ada kompromi bagi pihak yang melanggar. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel,” tegas Yusuf Ateh di Tenggarong, Selasa.
Acara pemasangan plang penguasaan ini menunjukkan kolaborasi powerhouse lintas sektor, bahkan dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara daring dari Morowali, Sulawesi Tengah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, hadir langsung didampingi jajaran Forkopimda Kaltim, termasuk Kepala Kejati Supardi, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, dan Kepala BPKP Kaltim Edy Suharto.
Langkah ini merupakan follow-up dari program pemerintah pusat yang sebelumnya telah menertibkan 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan.
“Penertiban ini diharapkan menjadi sinyal keras bagi para pelanggar serta dapat memperkuat tata kelola sektor kehutanan dan pertambangan di Kaltim.” – Muhammad Yusuf Ateh, Pengarah Satgas PKH
Dukungan Penuh Pemda Kaltim
Gubernur Rudy Mas’ud memberikan apresiasi dan support 100% terhadap langkah strategis ini.
“Penertiban ini adalah upaya bersama seluruh unsur Forkopimda untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam kita,” ujar Gubernur Rudy.
Rudy menegaskan Pemda Kaltim mendukung penuh penertiban semua pelanggaran, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan, yang nekat beroperasi secara ilegal di kawasan hutan. The message is clear: Penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci tata kelola SDA yang lebih baik. (ant/one)